SUMENEP, KanalNews.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menetapkan enam prioritas pembangunan daerah pada 2026. Fokus utamanya memperkuat daya saing sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi daerah, dengan target pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah kepulauan.
Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng, mengatakan arah pembangunan tahun depan bertumpu pada penguatan kemandirian daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Tema pembangunan yang diusung, yakni “Memantapkan stabilisasi kemandirian dan daya saing SDM, ekonomi daerah, serta menguatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata”.
Menurut Arif, tema tersebut menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pemerataan dan keadilan sosial.
Prioritas pertama diarahkan pada penguatan sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah akan memperkuat dukungan sarana dan prasarana di sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, dan perdagangan.
Selain itu, pemerintah menyiapkan program padat karya untuk membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah juga akan mengembangkan pola padat karya sebagai upaya membuka lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” kata Arif panggilan akrab Kepala Bappeda Sumenep. Senin (18/05/2026).
Prioritas kedua difokuskan pada peningkatan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan pasar. Program itu dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi dan penguatan kewirausahaan, terutama bagi generasi muda.
Sementara prioritas ketiga menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM yang unggul, mandiri, dan sejahtera melalui pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.
Di bidang pendidikan, pemerintah akan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, kompetensi tenaga pendidik, serta budaya literasi. Sedangkan di sektor kesehatan, pemerintah menargetkan pemerataan tenaga kesehatan dan penyediaan dokter spesialis, khususnya di wilayah kepulauan.
“Kami juga menguatkan layanan promotif dan preventif serta mengoptimalkan Universal Health Coverage (UHC),” terang Arif.
Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas keempat dengan penekanan pada pemerataan antara wilayah daratan dan kepulauan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menunjang konektivitas antarwilayah, pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, hingga mitigasi bencana.
Prioritas kelima menyasar penguatan stabilitas keamanan dan ketenteraman sosial-politik. Program itu mencakup penguatan forum kerukunan umat beragama, sinergi Forkopimda dengan organisasi perangkat daerah, serta optimalisasi layanan darurat terpadu.
Pemerintah juga menyiapkan revitalisasi layanan pengaduan Si-Lapor 112 sebagai instrumen deteksi dini dan respons cepat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Adapun prioritas terakhir berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas melalui peningkatan kualitas aparatur, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan optimalisasi sistem informasi pemerintahan.
“Enam aspek prioritas ini merupakan wujud keseriusan Pemkab Sumenep dalam membangun daerah secara terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkas mantan Kadis Pertanian Sumenep itu. (*)
