SUMENEP, KanalNews.id — Tekanan fiskal Kabupaten Sumenep meningkat seiring melonjaknya porsi belanja pegawai hingga sekitar 37 persen dari APBD. Kondisi ini dipicu masuknya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke dalam beban anggaran daerah, sehingga mempersempit ruang belanja pembangunan.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, saat Apel gabungan di kantornya memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga stabilitas fiskal.
“Secara aturan, belanja pegawai sebenarnya bisa di bawah 30 persen jika gaji PPPK tidak dimasukkan. Namun sekarang PPPK digaji daerah, sehingga naik menjadi sekitar 37 persen, ditambah BLUD yang juga harus ditanggung,” kata Bupati Fauzi sapaan akrab Bupati Sumenep, Senin (11/05/2026).
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kabupaten Sumenep itu menilai, kenaikan beban tersebut menjadi tantangan serius karena berpotensi menggerus ruang fiskal bagi program pembangunan jika tidak diimbangi peningkatan pendapatan daerah.
Karena itu, Bupati Fauzi meminta OPD tidak bekerja secara rutin, melainkan agresif menggali sumber PAD. Potensi tersebut, kata dia, mencakup sektor pajak, retribusi, serta optimalisasi aset milik daerah.
“Solusinya satu, semua OPD harus bekerja maksimal meningkatkan PAD. Sebab, peningkatan PAD merupakan langkah paling realistis untuk menjaga kesehatan APBD tanpa mengorbankan pelayanan publik dan program strategis,” ungkapnya.
Di tengah tekanan anggaran, sambung politisi PDIP itu menjelaskan, pemerintah daerah memastikan tidak akan merumahkan PPPK. Namun, evaluasi kinerja akan diperketat terhadap seluruh aparatur, baik PPPK maupun aparatur sipil negara lainnya.
“Jangan berpikir untuk merumahkan PPPK. Tetapi kalau kinerja tidak maksimal, bukan hanya PPPK, TPP juga bisa kita evaluasi,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Sumenep kini dihadapkan pada kebutuhan menyeimbangkan belanja pegawai dengan keberlanjutan pembangunan. Peningkatan produktivitas aparatur dan optimalisasi pendapatan daerah menjadi kunci menjaga APBD tetap sehat. (*)
