Strategi Bupati Fauzi Tekan Angka Kemiskinan Melalui Program RTLH

Bupati Fauzi
Bupati Fauzi Saat Mengunjungi Rumah Nenek Hotipah di Desa Guluk-Guluk yang Mendapatkan Program RTLH Tahun 2024. (Foto: Ist For Kanal News)

SUMENEP, KanalNews.id – Guna menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Bupati Fauzi panggil akrab Achmad Fauzi Wongsojudo melakukan sejumlah strategi melalui Organisasi Perangkat Daerah-nya (OPD).

Salah satunya adalah dengan mengurangi rumah warganya yang tidak layak huni melalui program RTLH di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub).

Sebab hal tersebut merupakan salah satu indikator bahwa Kabupaten Sumenep berhasil menurunkan angka kemiskinan.

Guna mewujudkan program yang di atensi Bupati Fauzi, Kepala Disperkimhub Sumenep, Yayak Nurwahyudi, melalui Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Noer Lisal Anbiyah menyampaikan, bahwa pihaknya menyiapkan program RTLH untuk mengurangi rumah yang tidak layak huni di Kota Keris.

“Rumah tidak layak ini memang identik kepada orang yang tidak mampu, yang salah satu indikatornya rumah itu memang cukup memperihatinkan dari sisi bangunan, ” kata Lisal panggilan akrabnya kepada Kanal News di ruang kerjanya. Rabu (26/06/2024).

Baca Juga :  Sukarabic Festival, Annuqayah Lubangsa Sabet Juara Umum Tingkat Asia Tenggara di UIN Suka

“Untuk itu, di APBD tahun 2024 ini kita siapkan program RTLH untuk pembangunan baik perbaikan atau rehab rumah tidak layak huni sebab hal itu sudah menjadi atensi Bapak Bupati, ” imbuh Lisal menjelaskan.

Selain Program RTLH, Lisal juga menjelaskan, ditahun 2024 ini juga ada program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari kementerian PUPR.

“Selain program RTLH di tahun ini kita juga dapat kuota program BSPS dari kementrian PUPR. Namun sampai detik ini kami belum tahu berapa kuota yang didapatkan Kabupaten Sumenep, ” ungkapnya.

Lebih lanjut, Lisal juga mengatakan, dalam merealisasikan program RTLH tersebut, pihaknya menyiapkan strategi khusus, yakni dengan melakukan pendataan dan verifikasi rumah tak layak huni di Kabupaten Sumenep melalui Camat dan Kepala Desa.

“Berdasarkan hasil pendataan yang kami terima dari Kepala Desa melalui Camat ada sekitar 5.000 rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumenep, ” terang Lisal.

Baca Juga :  Ngotot Mereklamasi Laut, Warga Gersik Putih Kembali Usir Paksa Pekerja Tambak Garam

Untuk itu, pihaknya tahun ini menyiapkan anggaran sebesar Rp. 2,5 Miliar untuk membangun 128 rumah warga yang masuk kategori miskin ekstrem melalui program RTLH.

“Tahun kemarin (2023) melalui program RTLH ini ada sekitar 214 unit, tahun ini 128 jadi semuanya 342 unit rumah tidak layak huni yang kami bangun, ” ujarnya

“Lain lagi dengan program BSPS jumlahnya lebih besar, kalau tahun kemarin sekitar 2.000 rumah lebih yang di bangun, ” timpal Lisal.

Namun untuk realisasi program RTLH tahun ini, Lisal menyampaikan, masih menunggu PAK, sebab saat ini masih ada perbaikan data penerima bantuan tersebut.

“Kemarin masih ada kesalahan data penerima yang tidak sesuai fakta dilapangan, makanya kami perbaiki dulu. Baru nanti di PAK kami realisasikan, ” paparnya.

Dilain sisi, Program pengentasan kemiskinan melalui program RTLH itu mendapatkan apresiasi dari anggota komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri.

Baca Juga :  Sumenep Bershalawat, Bupati Sumenep; Momentum Meneladani Akhlak Nabi Muhammad SAW

“Saya mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah dalam mengentaskan garis kemiskinan di Kabupaten Sumenep melalui program RTLH ini, ” ujar M. Muhri politis muda PKB itu. Rabu (26/06/2024).

Kendati demikian, mantan aktivis PMII Guluk-Guluk itu meminta kepada OPD terkait agar segera merealisasikan program RTLH tersebut.

“Saya berharap program RTLH ini tepat sasaran dan segera direalisasikan agar cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima bantuan tersebut, ” harap Ketua Fraksi PKB tersebut. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *