Aktivis GEMARA Soroti Dugaan Ketidakterbukaan PPDB SMA Negeri 1 Sumenep

Aktivis Gemara
Para Aktivis Gemara Foto Bersama di Depan Gedung SMA Negeri 1 Sumenep. (Foto: Kanal News)

SUMENEP, KanalNews.id – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Aktivis Madura (GEMARA) mendatangi SMA Negeri 1 Sumenep. Jumat, 5 Juli 2024.

Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidakterbukaan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

Dalam audiensi tersebut, aktivis GEMARA mengungkapkan kekecewaannya karena Kepala Sekolah tidak hadir untuk menemui mereka, dan tidak ada perwakilan dari pihak sekolah yang datang.

Ketua GEMARA, Fadhlillah, S.H., menyatakan bahwa ketidakhadiran tersebut menimbulkan kesan bahwa pihak sekolah sengaja menghindari dialog dengan peserta audiensi untuk menyembunyikan masalah yang ada.

“Kami datang dengan niat baik untuk membahas dugaan ketidakterbukaan dalam proses PPDB 2024 di SMA Negeri 1 Sumenep. Banyak persoalan yang kami temui di lapangan, terutama terkait ketidakterbukaan dalam pelaksanaan PPDB,” ujar Fadhlillah. Jum’at (05/07/2024).

Lebih lanjut, Fadhlillah menyebutkan bahwa ketidakhadiran Kepala Sekolah dan perwakilannya menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat, sehingga dugaan adanya masalah yang disembunyikan semakin kuat.

Baca Juga :  Bermimpi Gus Dur, Abu Hasan Siap Maju di Pilkada Sumenep 2024

“Jika tidak ada masalah, seharusnya pihak sekolah bersedia menemui kami. Ketidakhadiran mereka menimbulkan kesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan,” ujarnya.

Menurutnya pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 1 Sumenep sejak tahun-tahun sebelumnya memang menuai berbagai persoalan, termasuk ketidaktransparanan tentang nilai tertinggi dan terendah yang diterima melalui jalur prestasi akademik, serta ketentuan penerimaan jalur zonasi yang dianggap tidak adil.

Selain itu, Dia juga bilang, sikap Kepala Sekolah yang tidak transparan ini dapat memicu kecurigaan masyarakat mengenai jumlah pagu penerimaan siswa dan dugaan adanya pengubahan identitas kependudukan serta surat keterangan domisili untuk meloloskan peserta didik tertentu.

“Ada banyak desas-desus di masyarakat mengenai permasalahan PPDB ini. Kami tidak bisa tinggal diam. Jika pihak sekolah tidak bersedia menemui kami, kami akan mengambil langkah lebih lanjut, termasuk melaporkan dugaan ini kepada pihak yang berwenang,” tegas Fadhlillah.

Fadhlillah juga menambahkan bahwa GEMARA memiliki cukup bukti untuk membawa persoalan ini ke meja hijau jika diperlukan. Dia berharap pihak sekolah segera merespons dan memperbaiki masalah yang ada.

Baca Juga :  Pertandingan Futsal Dua Kampus di Jember Berujung Kisruh

“Dengan sikap seperti ini, kami berharap ada tindakan yang lebih tegas dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumenep,” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, SMA Negeri 1 Sumenep melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tetapi terjadi banyak gunjang-ganjing di tengah masyarakat.

Permasalahan tersebut meliputi ketidakjelasan nilai tertinggi dan terendah dari jalur prestasi akademik yang diloloskan, ketentuan penerimaan jalur zonasi yang dianggap salah sasaran, serta jumlah pagu SMA Negeri 1 Sumenep. Yang paling penting adalah dugaan pengubahan identitas kependudukan dan surat keterangan domisili untuk meloloskan peserta didik tertentu.

“Kami ingin mengetahui bagaimana dan kenapa pihak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumenep tidak bertindak perihal dugaan pengubahan identitas kependudukan dan surat keterangan domisili. Apakah pihak sekolah terlibat dalam hal ini?” tambah Fadhlillah.

Baca Juga :  Viral.! Pemcam Ganding Terbitkan Surat "Ngamen" Untuk HUT RI Ke-78, Aktivis Sebut Itu Pungli

Fadhlillah menegaskan bahwa GEMARA siap mengambil langkah lebih jauh jika pihak sekolah tidak memberikan tanggapan yang memadai, termasuk melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang.

“Dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti ini, sebaiknya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumenep dicopot dari jabatannya,” tutup Fadhlillah.

Hingga berita ini ditayangkan, Pihak sekolah belum memberikan tanggapan resmi. Oleh sebab itu, GEMARA berharap ada komunikasi terbuka dan transparan dari pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *