Dok, Fron Mahasiswa Nasional (FMN).
NTT,KanalNews.id – Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Kupang menggelar bedah film bertajuk “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di Liliba, Kota Kupang, Kamis (28/05/2026) malam. Kegiatan tersebut diikuti anggota aktif FMN bersama berbagai elemen mahasiswa dan menghadirkan dua narasumber, yakni aktivis agraria Nusa Tenggara Timur (NTT), Fadli serta akademisi FISIP Universitas Nusa Cendana (Undana), Yeftha Yeriyanto Sabaat,S.IP.,M.IP. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi kritis untuk membedah dan memberikan kritikan terhadap isi film dokumenternya tersebut.
Yeftha Sabaat menilai bahwa film Pesta Babi memiliki muatan yang cukup provokatif karena penyajian data dan narasinya belum melibatkan pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya. Menurutnya, keterlibatan pemerintah penting bukan untuk membela atau menyudutkan salah satu pihak, melainkan guna memastikan validitas dan objektivitas informasi yang disampaikan kepada publik.
“Sebagai akademisi, saya melihat perlu adanya data pembanding dari versi pemerintah agar masyarakat bisa melakukan komparasi secara lebih terbuka terhadap narasi yang dibangun dalam film,” ujar sosok yang karib disapa Bung Yefta.
Ia menambahkan, penyajian berbagai perspektif sangat penting untuk menciptakan keseimbangan informasi sehingga penonton tidak hanya menerima satu sudut pandang semata. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai isu yang diangkat secara lebih kritis, objektif, dan menyeluruh.
Sementara itu, Fadli menjelaskan bahwa sekitar 80 persen isi film membahas proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dilanjutkan pada era pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, film tersebut menunjukkan pola pembangunan di Indonesia, khususnya di Papua dan wilayah timur lainnya, memiliki kesamaan, terutama terkait dampak terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup.
“Di NTT sendiri terdapat sekitar 12 proyek PSN di sektor pariwisata, pangan, dan infrastruktur. Namun sebagian besar dinilai bermasalah, terutama terkait perampasan tanah, status lahan adat, dan penggusuran masyarakat. Sebagai contoh proyek Bendungan Temef yang hingga kini masih menyisakan persoalan ganti rugi bagi ratusan kepala keluarga di tiga desa terdampak,” ujar sosok yang biasa disapa Bung Fad.
Lebih lanjut, dirinya menilai bahwa dampak PSN terhadap masyarakat adat cukup besar, mulai dari hilangnya ruang hidup dan tanah adat hingga ancaman terhadap keberlanjutan generasi mendatang. Menurutnya, pola persoalan yang terjadi di NTT tidak jauh berbeda dengan situasi di Papua, hanya berbeda dari skala wilayahnya.
Meski demikian, ia juga menyampaikan bahwa investasi dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, dan akses transportasi merupakan syarat dasar pembangunan ekonomi dalam perspektif negara. Karena itu, wilayah yang menjadi lokasi PSN umumnya mengalami kemajuan infrastruktur.
“Namun kemajuan fisik tidak selalu berarti kesejahteraan masyarakat meningkat. Sebagai contoh Papua yang memiliki tambang besar dan pembangunan kota yang cukup maju, tetapi masih banyak masyarakat adat yang hidup dalam kemiskinan, kehilangan tanah, dan belum memperoleh akses pendidikan yang layak. Karena itu, menurutnya, pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari perkembangan infrastruktur, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat lokal serta perlindungan hak-hak adat,” katanya.
Secara keseluruhan, Bung Fadli menilai film Pesta Babi cukup kuat karena menyajikan data yang komprehensif mengenai keterkaitan perusahaan lokal, nasional, hingga jaringan kapitalis global. Film tersebut dinilai lebih menonjolkan kekuatan data dibanding memainkan emosi penonton.
Sementara, salah satu peserta diskusi bernama Chelsi mengaku pernah tinggal di Papua selama kurang lebih tujuh tahun. Ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua, khususnya di Kota Jayapura, mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, film tersebut seharusnya tidak hanya menampilkan sisi permasalahan yang terjadi di Papua, tetapi juga menghadirkan gambaran mengenai berbagai pembangunan yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
“Kalau hanya menampilkan satu sisi saja, masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang kurang utuh. Padahal ada juga pembangunan yang dirasakan masyarakat, khususnya di Jayapura. Diharapkan penyajian informasi yang lebih seimbang dapat membantu publik memahami kondisi Papua secara lebih komprehensif, baik dari sisi tantangan maupun perkembangan yang telah dicapai,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, aktivis FMN Tiara Mau menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, termasuk perwakilan dari IAKN, UNKRIS, Undana dan Muhammadiyah atas partisipasi aktif mereka dalam nobar tersebut. Menanggapi film “Pesta Babi”, ia menyatakan bahwa pandangannya tetap sama setelah menonton untuk kedua kalinya, film ini secara gamblang menggambarkan realitas Indonesia saat ini.
“Secara praktik dan kenyataan nyata, Indonesia hari ini belum merdeka sama sekali. Kemerdekaan sejati seharusnya ditandai dengan kesejahteraan rakyat, namun hal itu belum terpenuhi,” ujar sosok yang akrab disapa Jeng Tiara.
Ia juga menyoroti bahwa di Papua, masyarakat, khususnya perempuan, mengalami penindasan berlapis akibat perampasan dan monopoli tanah. Ia menilai kekuatan film ini terletak pada kemampuannya menyadarkan dan membangkitkan kemarahan publik terhadap penggunaan alat negara seperti TNI-POLRI untuk mengamankan kepentingan kapitalisme internasional atau neoliberalisme.
Namun, Jeng Tiara juga mengkritik adanya kelemahan dalam narasi film tersebut. Menurutnya, film ini cenderung menggambarkan perampasan tanah hanya sebagai masalah internal aktor-aktor di Indonesia, tanpa mengeksplorasi akar masalah global.
“Film ini kurang menjelaskan dominasi negara-negara imperialisme, seperti Amerika Serikat, di balik Proyek Strategis Nasional (PSN). Misalnya, proyek geotermal di Flores yang didanai Bank Dunia, tidak terlepas dari agenda krisis iklim global dan kepentingan asing,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa masuknya industri tambang sejak era 1960-an hingga kini juga merupakan buah dari rekomendasi negara-negara maju. “Kelemahan film ini adalah belum menyoroti bagaimana situasi global dan dominasi imperialisme memiliki dampak besar terhadap nasib masyarakat Indonesia,” tutup Jeng Tiara.***
