SUMENEP, KanalNews.id – Bappeda Kabupaten Sumenep memperkuat akuntabilitas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui optimalisasi Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD).
Langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kualitas pelaksanaan pembangunan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan setiap OPD wajib mengoptimalkan pemanfaatan SIKPD sebagai instrumen utama memantau pelaksanaan program, realisasi anggaran, hingga capaian kinerja secara berkala.
Sebab menurutnya, penguatan akuntabilitas tidak hanya dilakukan pada tahap pelaporan, tetapi dimulai sejak proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi secara terbuka dan terukur.
“Melalui SIKPD, target program, realisasi anggaran, hingga capaian output dapat dipantau secara berkala. Sistem ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat,” katanya, Senin (20/7/2026).
Lebih lanjut, Arif sapaan karibnya menjelaskan, SIKPD menjadi sarana pengendalian pembangunan agar seluruh program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sistem itu juga memudahkan proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
“Penggunaan anggaran publik harus selalu mengacu pada perencanaan yang telah disusun. Karena itu, setiap OPD harus menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan seluruh program pembangunan, ” ungkapnya.
Bahkan menurutnya, akuntabilitas yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi penggunaan anggaran menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Selain mengoptimalkan SIKPD, sambung Arif, Bappeda juga terus meningkatkan kualitas sistem pelaporan perangkat daerah agar lebih akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat, sekaligus memperkuat budaya kerja birokrasi yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami optimistis penguatan sistem pengelolaan kinerja akan meningkatkan kualitas birokrasi,” pungkasnya. (*)
