SUMENEP, KanalNews.id – Advokat senior Azam Khan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Indonesia Gelap Tanpa Ijazah, Tanpa Kepastian Hukum dan Ekonomi”. Rabu, 26 Maret 2025.
Diskusi yang berlangsung di Rumah Makan Ayam Brewok, Sumenep itu menyoroti degradasi sistem hukum yang dinilai semakin memihak elite.
Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, Azam menegaskan bahwa undang-undang kini lebih menguntungkan segelintir pihak daripada melindungi rakyat.
“Rakyat seharusnya menjadi pemilik negeri ini, bukan hanya sekadar memikul janji palsu dari penguasa,” katanya dihadapan peserta dan para Jurnalis Lokal di Sumenep. Rabu (26/03/2025).
Lebih lanjut, Advokat yang juga di kenal Azam ILC itu juga menyinggung kontroversi dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi yang dinilai mencerminkan kerapuhan kredibilitas pejabat tinggi di Indonesia.
Selain itu, Azam menyoroti kasus tambang nikel dengan potensi kerugian negara Rp300 triliun yang dinilai tidak mendapat hukuman setimpal.
“Hukuman 6,5 tahun bagi korupsi skala besar menunjukkan hukum lebih sebagai alat politik dan ekonomi,” ujarnya menegaskan.
Bahkan Azam juga mengkritisi pengesahan UU TNI yang menurutnya berpotensi memperkuat dominasi militer dalam politik serta mengikis keseimbangan demokrasi bagi warga sipil.
Di luar isu hukum dan politik, Azam menekankan pentingnya prinsip tauhid sebagai dasar perjuangan menegakkan keadilan dengan keikhlasan.
“Prinsip tauhid mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah dan bertindak dengan keikhlasan. Perjuangan untuk menegakkan keadilan harus berlandaskan ketulusan, bukan kepentingan,” jelasnya.
Diskusi itu semakin panas dan dinamis saat sesi tanya jawab dibuka, dengan peserta membahas isu sosial dan politik yang tengah hangat.
Rokib, salah satu peserta, bertanya bagaimana konsep “Allah tersenyum jika melihat perjuangan” bisa menginspirasi melawan sistem yang korup.
“Ingat Bismillah,” jawab Azam singkat, menegaskan pentingnya niat lurus dalam memperjuangkan keadilan.
FGD ditutup dengan buka puasa bersama dan ajakan Azam agar masyarakat aktif menuntut reformasi hukum yang lebih adil.
“Kita harus bangkit bersama menuntut reformasi hukum agar kepercayaan publik dapat pulih,” pungkasnya.
Acara ini menjadi refleksi bagi jurnalis dan peserta atas kondisi hukum serta urgensi perubahan demi Indonesia yang lebih bermartabat. (*)
