Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Sumenep Sebut Ada 10 Indikator Kerawanan Pemilu 2024

Bawaslu Sumenep
Ketua Bawaslu Sumenep, Achmad Zubaidi, Saat Membuka dan Memberikan Sambutan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pemetaan Kerawanan Pemilu 2024. (Foto: Ist - Kanal News)

SUMENEP, KanalNews.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan resmi meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilu 2024, Minggu (18/8/2024).

Kegiatan yang bertempat di Aula Hotel Azmi, Kecamatan Kota, Sumenep itu dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Sumenep, Achmad Zubaidi, berikut anggotanya meliputi Hosnan Hermawan, Moh Rusydi Zain ZA, Addahrariyatul Maklumiyah dan Muarep.

Hadir pula undangan resmi dalam kegiatan itu yakni Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso, dan pemateri kegiatan ini, Lukman Hakim, Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Madura.

Baca Juga :  Disbudporapar Sumenep Sukses Bawa Bahasa Madura Raih WBTBI Jatim dari Menteri Kebudayaan RI

Ketua Bawaslu Sumenep, Achmad Zubaidi menyatakan, pemetaan kerawanan pemilu bertujuan sebagai acuan mitigasi dan pencegahan potensi masalah dalam pelaksanaan Pemilu.

“Pemetaan kerawanan ini berdasarkan pengalaman Pilkada dan Pemilu sebelumnya, ” katanya saat memberikan sambutan. Minggu (18/08/2024).

Lebih lanjut, Zubed panggilan akrabnya menjelaskan, pihaknya mengidentifikasi sepuluh indikator kerawanan yang diharapkan menjadi dasar kebijakan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan.

Baca Juga :  Tinjau Seleksi PPPK, Bupati Sumenep Berharap Lahirkan Aparatur Profesional dan Berkualitas

Selain itu pihaknya juga membagi kerawanan pemilu dalam empat dimensi, yaitu Konteks Sosial Politik, Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, Kontestasi, dan Partisipasi, dengan total 61 indikator.

“Sepuluh indikator utama yang berpotensi terjadi di Sumenep antara lain himbauan memilih calon tertentu oleh pemerintah, konflik antar pendukung, dan putusan DKPP terhadap KPU/Bawaslu, ” ungkapnya.

“Selain itu, materi kampanye bermuatan SARA, ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI, intimidasi terhadap penyelenggara pemilu, dan iklan kampanye di luar jadwal juga menjadi perhatian, ” timpal Zubed menjelaskan.

Baca Juga :  Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Buka Acara Penyuluhan Keselamatan Pelayaran

Dalam grafis yang dipublikasikan, sambung Zubed, imbauan memilih calon tertentu oleh pemerintah lokal menjadi indikator paling dominan dengan skor 40%.

“Kami berharap seluruh stakeholder bersinergi dan berpartisipasi dalam pencegahan kerawanan pemilu 2024,” harapnya.

Pemetaan tersebut juga akan menjadi dasar langkah mitigasi dan pencegahan demi terciptanya Pemilu 2024 yang aman dan tertib di Kabupaten Sumenep. (*)