SUMENEP, KanalNews.id — Sungguh sangat miris, Pemerintah Kabupaten Sumenep diduga abaikan Imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar kepala daerah menunda kegiatan seremonial yang terkesan boros anggaran.
Faktanya imbauan Mendagri itu hanya dianggap angin lewat dan tak berlaku bagi Pemkab Sumenep, sehingga tetap menggelar seremonial yang menguras anggaran APBD Hingga Rp310 juta.
Acara yang diduga hanya hura-hura itu bertajuk event Madura Culture Festival (MCF) 2025 dengan dalih Festival Budaya Sumenep, faktanya terkesan hanya jadi ajang pesta musik dan pemborosan anggaran.
Lebih parahnya lagi, event MCF 2025 itu justru meninggalkan kerugian hingga Rp305 juta. Sehingga kegiatan hura-hura itu memicu kritik publik lantaran lebih banyak menonjolkan pesta hiburan ketimbang substansi budaya.
“Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, musik, maksud saya kegiatan dinas ya,” tegas Tito di Jakarta, (2/9/2025) sebagaimana dikutip dari Antara.
Tito juga mengingatkan pejabat agar tetap menjaga kesederhanaan. “Juga flexing kemewahan untuk pejabat maupun keluarga, tolong dijaga betul… laksanakan secara sederhana,” pungkasnya.
Meski begitu, Pemkab Sumenep tetap menggelar MCF #3 selama tujuh malam di GOR A. Yani. Penutupan festival dimeriahkan konser Zonata Music Generation dan artis populer.
Festival ini menghabiskan uang negara sebesar Rp310 juta dari APBD, tetapi mirisnya hanya menghasilkan PAD Rp4,9 juta. Sebagaimana disampaikan Kepala Disbudporapar Sumenep Mohamad Iksan.
“PAD yang masuk ke kami hanya sewa stadion Rp3,5 juta dan bagi hasil parkir Rp1,4 juta,” ujarnya.
Potensi PAD dari sewa 146 stand disebut tidak masuk kas daerah. Jika dihitung, nilainya bisa mencapai Rp219 juta. “Untuk tenda atau stand bukan kami yang mengelola, tapi langsung panitia,” tegas Iksan.
Sementara Ketua Panitia MCF 2025, Sugeng Hariyadi, yang mantan Tenaga Ahli Bupati yang kini komisioner Baznas, ikut terseret. Kendati demikian Ia tetap berkelit mengatakan tidak mengendalikan aliran dana Rp739 juta.
“Tidak benar kalau saya mengendalikan semua. Justru paguyuban yang menanggung biaya orkes, panggung, sampai tenda. Kalau disebut 1 miliar, itu bohong,” katanya.
Merespon persoalan tersebut, Aktivis PMII, Abd. Halim, menyebut festival yang digelar Pemkab Sumenep melalui Disbudporapar itu kontraproduktif.
“Kami tidak menolak festival budaya, tapi momentum dan cara pelaksanaannya keliru… lebih menonjolkan pesta hiburan dibanding substansi kebudayaan,” ujarnya.
Apalagi menurutnya, penggunaan APBD untuk konser dan kemewahan acara adalah pemborosan. “Pemkab wajib membuka transparansi anggaran festival dari awal sampai akhir,” tegas Halim.
Menurutnya, MCF yang seharusnya menjadi ruang pelestarian budaya justru kehilangan makna. “Apalagi Mendagri sudah mewanti-wanti. Sumenep malah jalan sendiri,” pungkasnya. (*)
