Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Bendahara Nasdem Sumenep Semakin Terkuak

Nasdem Sumenep
Tampak Kantor DPD Nasdem Sumenep di Jalan Lingkar Barat, Kecamatan Batuan, Sumenep, Tertutup Tanpa Ada Kegiatan Apapun. (Foto: Kanal News).

SUMENEP, KanalNews.id – Isu pemalsuan tanda tangan proses pencairan dana Banpol untuk DPD Partai Nasdem Kabupaten, Sumenep, Madura, Jawa Timur, semakin terkuak

Hal ini dibuktikan dengan adanya aduan surat pernyataan dari Bendahara Umum DPD Partai Nasdem Sumenep, Taufiqurrahman yang dilayangkan ke Bakesbangpol Sumenep, hari ini (Rabu, 22/05/2024).

“Jadi pada intinya, kedatangan kami ke Bakesbangpol Sumenep ini untuk memberitahukan bahwa Bendahara Umum DPD Partai Nasdem tidak pernah dilibatkan soal pencairan dana Banpol selama 4 tahun,” kata Ketua DPC Partai Nasdem Kecamatan Guluk-guluk, Damiri, saat dikonfirmasi KanalNews.id. Rabu sore (22/5/2024).

“Kami sebenarnya di DPC ini ingin tahu sebenarnya ada apa, proses pencairan dana Banpol itu seperti apa,” ujarnya menambahkan.

Selama ini, Damiri juga menjelaskan, bahwa Taufiqurrahman saat masih menjabat sebagai Bendahara Umum DPD Partai Nasdem Sumenep tidak pernah menandatangani dokumen pencairan dana Banpol.

Baca Juga :  Parah.! Syahbandar Sapeken Diduga Pungut Biaya Perpanjangan PAS Kecil Sebesar 150 Hingga 300 Ribu

Bahkan, Taufiqurrahman pun tidak pernah tahu rekening partai ada dimana. Bahkan, ia mendengar kabar jika rekening partai isinya nol rupiah alias tidak ada saldo masuk.

“Masak Hosni menjabat sudah satu periode isi rekening partai itu tidak ada,” singgungnya.

“Patut diduga tanda tangan bendahara itu dipalsukan,” timpalnya lebih lanjut.

Dia juga bilang, selama 4 tahun berjalan tidak ada pendidikan politik yang dikucurkan melalui dana Banpol di DPD Partai Nasdem Sumenep.

“Nggak ada pengkaderan di Nasdem itu. Tapi, para DPC itu bergerak sendiri demi membesarkan partai. Contohnya, mencari calon anggota, itu kami berjalan sendiri untuk memenuhi struktur partai,” ujarnya.

Sekedar informasi, ada sekitar ratusan juta rupiah dana Banpol khusus DPD Partai Nasdem Sumenep yang turun setiap tahunnya. Data ini mengacu kepada perolehan kursi di parlemen.

Partai Nasdem, memperoleh tiga kursi dengan jumlah suara 36.647. Partai tersebut mendapat jatah Banpol sebesar Rp109.941.000.

Baca Juga :  Melalui Dinsos P3A, Bupati Sumenep Salurkan Zakat Fitrah ASN Jelang Idul Fitri 1445 H

Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Sumenep, Moh. Hosni, menolak upaya konfirmasi wartawan. Dia memilih bungkam tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.

Sebab, saat dihubungi oleh media melalui sambungan teleponnya, Moh. Hosni dengan saja menolak upaya konfirmasi wartawan.

Padahal sebelumnya, Ketua DPD Partai Nasdem Sumenep, Moh. Hosni, membantah soal kabar miring gejolak di internal partainya itu.

“Ya nggak mungkin kalau bank itu mencairkan uang tanpa ada bendahara, kan lucu,” bantah Hosni saat diwawancara wartawan, Kamis (17/5/2024) kemarin.

Menurutnya, ada staf kantor yang mengatur tentang pencairan dana Banpol di samping fungsi dari bendahara umum partai.

Moh. Hosni juga membantah soal Taufiqurrahman yang tidak diberikan peran saat menjabat sebagai Bendahara Umum DPD Partai Nasdem Sumenep.

“Itu sudah diumumkan di grup aplikasi WhatsApp. Segala informasi internal partai, saat pertemuan dan lainnya. Sekarang kan sudah jaman digital,” kata Hosni.

Baca Juga :  Mengalami Kekosongan, Disdik Sumenep Gelar Pemilihan Korwas Sekolah

“Kalau bilang tidak pernah dilibatkan, saya tidak bisa berkata-kata. Atau bisa dikonfirmasi ke kantor, di sana ada buktinya,” tambahnya lebih lanjut.

Sementara hingga Rabu (22/5/2024) sekitar jam 14.00 nampak Kantor DPD Partai Nasdem Sumenep yang berlokasi di Jalan Jokotole, Lingkar Barat, Kecamatan Batuan, tertutup tanpa adanya aktivitas sama sekali. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *