SUMENEP, KanalNews.id — Aktivis Sumenep yang tergabung dengan Jurnalis Sumenep Independen (JSI) mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Madura, khususnya Kabupaten Sumenep.
Desakan itu muncul menyusul dugaan temuan lapangan yang dinilai berpotensi merusak gizi anak, mengganggu ekonomi lokal, serta menggerus program prioritas negara.
Sekretaris JSI sekaligus Pemimpin Redaksi media nusainsider, Toifur Ali Wafa, menilai secara konsep MBG merupakan program mulia untuk mencegah stunting, kekurangan gizi, dan kemiskinan.
Menurut dia, program serupa berhasil di negara seperti India dan Brasil karena disesuaikan dengan kondisi sosial serta tata kelola setempat.
Namun, Toifur panggilan akrabnya, menilai penerapan MBG di Indonesia tidak bisa disamakan begitu saja tanpa memahami keragaman geografis dan sosial daerah.
“Bapak Presiden seharusnya terlebih dahulu memahami peta sosial dan geografis Indonesia. Jika tidak, MBG hanya menjadi pemborosan anggaran,” kata Toifur dalam keterangannya, Kamis (08/01/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut MBG bertujuan meningkatkan gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi daerah, dari petani hingga pelaku UMKM.
Toifur menilai tujuan tersebut belum berjalan efektif di lapangan, terutama di wilayah Madura.
“Menurut kami, program ini justru berpotensi menguntungkan pihak tertentu dan tidak berdampak nyata bagi masyarakat luas, khususnya anak bangsa,” ujarnya.
Menurutnya, ada tiga persoalan utama dalam pelaksanaan MBG di Madura khususnya di Kabupaten Sumenep berdasarkan temuan dan informasi lapangan.
Pertama, MBG dinilai berisiko membuat ekonomi stagnan karena dugaan pengambilan keuntungan oleh oknum melalui pengurangan anggaran gizi anak.
Kedua, besarnya anggaran MBG dikhawatirkan menggerus alokasi APBN untuk program strategis lain yang juga menyentuh kepentingan rakyat.
Ketiga, pelaksanaan MBG disebut mengancam gizi anak karena ditemukan makanan basi, menu tidak layak, dan tidak memenuhi standar gizi.
Berdasarkan persoalan diatas, pengelolaan menu tanpa perhitungan ilmiah berpotensi memicu gizi buruk meski tampak beragam.
Atas kondisi tersebut, Toifur yang juga anggota SMSI Sumenep, menilai penghentian sementara MBG merupakan langkah rasional demi menyelamatkan keuangan negara dan kesehatan generasi muda.
“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program ini demi menyelamatkan APBN dan gizi anak bangsa,” tegas Toifur.
Ia menambahkan, jika MBG tetap dilanjutkan tanpa evaluasi menyeluruh, JSI siap membuka kanal pengaduan publik.
“Kami akan membuka kanal pengaduan untuk memastikan dugaan penyalahgunaan hingga 70 persen anggaran program ini,” paparnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dan menunggu hak jawab resmi Presiden Prabowo Subianto terkait Program MBG ini. (*)
