Ukur Harmoni Sosial Masyarakat, Bakesbangpol Sumenep Bakal Survei IHal 2025

Bakesbangpol Sumenep
Kepala Bakesbangpol Sumenep, Ach. Dzulkarnain Saat Ditemui di Ruang Kerjanya. (Foto: ist - Kanal News)

SUMENEP, KanalNews.id– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sumenep akan menggelar survei Indeks Harmoni Indonesia (IHal) tahun 2025.

Survei ini merupakan instruksi dari Ditjen Polpum Kemendagri dan Direktorat Ketahanan Ekososbud Jawa Timur.

Kepala Bakesbangpol Sumenep, Dzulkarnain, mengatakan survei ini bertujuan mengukur kemampuan masyarakat menjaga kerukunan dalam keberagaman.

“Survei ini rutin dilakukan setiap tahun untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya Indeks Harmoni Indonesia,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/3/2025).

Baca Juga :  Konferensi XI NU Ganding Siap Digelar, Ketua Panitia; Konsolidasi Kader Menuju Perubahan

Lebih lanjut, Izoel panggilan karibnya menjelaskan, Survei IHaI itu juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat harmoni sosial di tengah masyarakat.

Apalagi menurutnya, pemahaman harmoni sosial penting karena perbedaan budaya dan pandangan politik bisa memicu konflik.

“Harmoni sosial adalah tujuan besar dari implementasi nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika,” tegasnya.

Ia menambahkan, kesadaran akan pentingnya keberagaman membantu individu dan kelompok menjaga kerukunan sosial.

Baca Juga :  Apresiasi Festival ke-Bhinnekaan, Bupati Beltim Berikan Penghargaan Pada 12 Paguyuban

“Survei IHal 2025 juga menilai sejauh mana masyarakat mampu beradaptasi dengan kondisi sosial sekitarnya, ” ungkapnya.

Izoel juga menjelaskan, responden survei IHaI 2025 berasal dari berbagai kelompok, mulai ASN, DPRD, hingga pengusaha dan pekerja swasta.

“Semua individu dari berbagai profesi akan menjadi responden dalam survei ini,” tambahnya.

Untuk itu, Izoel berharap hasil survei jadi rujukan kebijakan untuk memperkuat kohesi sosial dan persatuan bangsa.

Baca Juga :  Balad Grup Siap Investasi Rp.100 Trilliun, Sumenep Bakal Jadi Pusat Budidaya Perikanan Dunia

“Pemerintah pusat dan daerah bisa menyusun program yang lebih tepat sasaran dan efektif, ” ujarnya.

Ia juga berharap masyarakat Sumenep dapat berpartisipasi aktif agar hasil survei mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Kami berharap survei ini memberi rekomendasi kebijakan berbasis data untuk pembangunan sosial inklusif,” pungkasnya. (*)