Bupati Banyuwangi Minta Desa Susun Ulang Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal

Bupati Banyuwangi
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Saat Menghadiri Halal Bihalal Bersama PKDI. (Foto: Budhi - Kanal News)

BANYUWANGI, KanalNews.id — Tekanan fiskal dan dampak geopolitik global memaksa pemerintah daerah menata ulang arah pembangunan. Di Banyuwangi, Bupati Ipuk Fiestiandani meminta kepala desa menyusun ulang program prioritas.

Pesan itu disampaikan Bupati Ipuk sapaan akrab Bupati Banyuwangi saat silaturahmi dan halal bihalal bersama kepala desa se-Banyuwangi di Desa Gladag, Rogojampi, Kamis (2/4/2026).

Pada acara bersama PKDI itu Bupati Ipuk menekankan, bahwa dengan keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan pembangunan.

Baca Juga :  Bupati Banyuwangi Mutasi Puluhan Pejabat Administrator dan Pengawas, Ini Daftarnya

“Apapun rintangannya, kita harus tetap melanjutkan pembangunan Banyuwangi dengan mengoptimalkan potensi yang kita miliki,” katanya saat memberikan sambutan. Kamis (02/04/2026).

Lebih lanjut, Bupati Ipuk menjelaskan, kondisi global saat ini berimbas hingga ke daerah, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan di tingkat desa.

“Kami berharap setiap pemerintah desa segera tata ulang kembali program skala prioritas sesuai kebutuhan paling mendesak, ” ungkapnya.

Baca Juga :  Peduli Tradisi Keilmuan Klasik Pondok Pesantren, Pemkab Sumenep Gelar MQK

Menurut Bupati dua periode itu, situasi tersebut bukan hal baru. Banyuwangi pernah menghadapi tekanan berat saat pandemi dan mampu bangkit melalui kerja bersama.

“Dengan tandang bareng, kami percaya kondisi saat ini juga bisa kita lalui,” ujarnya.

Politisi PDIP itu juga menambahkan, keterbatasan fiskal harus menjadi pemicu inovasi. Pemerintah desa juga didorong menggali potensi lokal sebagai sumber penguatan ekonomi dan pelayanan publik.

Baca Juga :  Antisipasi Mudik dan Nyepi, Polda Jatim Siapkan Pengamanan di Pelabuhan Ketapang

“Di tingkat kabupaten, pemerintah telah melakukan penataan ulang anggaran. Sektor infrastruktur tetap menjadi fokus, dengan tetap menjaga alokasi untuk pendidikan dan kesehatan, ” terangnya.

“Oleh karenanya kami akan minta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mendampingi desa dalam menyusun reprioritas anggaran agar selaras dengan arah kebijakan daerah, ” pungkasnya. (*)