SUMENEP, KanalNews.id — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Diketahui, Forum yang berlangsung di Pendopo Agung Keraton Sumenep, pada hari Senin, 30 Maret 2026 lalu itu menjadi titik temu kepentingan pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk menyusun arah pembangunan tahun 2027.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto menyanpaikan, bahwa pemerintah daerah mencatat ada 771 usulan pembangunan dalam Musrenbang RKPD 2027 tersebut.
Bahkan menurut Arif sapaan karibnya, mengatakan bahwa Angka itu mencerminkan tingginya partisipasi publik sekaligus tantangan penyaringan program.
“Kami melalui forum ini, berkomitmen mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” katanya saan membacakan laporan kegiatan Musrenbang tersebut. Senin (27/04/2026).
Musrenbang RKPD diposisikan sebagai ruang strategis menyelaraskan prioritas daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. Hasilnya diharapkan melahirkan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah, kata Arif, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan perencanaan. Mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat umum.
“Pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang sebagai instrumen penting, guna melahirkan program berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mewujudkan arah pembangunan yang lebih maju,” terangnya.
Bappeda mencatat proses perencanaan telah berlangsung berjenjang. Musyawarah desa digelar sejak Juli hingga September 2025, dilanjutkan Forum Konsultasi Publik pada 27 Januari 2026.
Tahapan berikutnya, Musrenbang kecamatan berlangsung 9–13 Februari 2026. Setelah itu, forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah dilaksanakan pada 10 Maret 2026.
Seluruh usulan kemudian diinput melalui sistem SIPD RI. Dari total 771 usulan, pemerintah akan melakukan penyaringan berdasarkan skala prioritas, kemampuan anggaran, serta keselarasan kebijakan pembangunan.
“Diharapkan, sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, agar perencanaan pembangunan 2027 mampu mendorong transformasi pembangunan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran,” pungkas Arif Firmanto. (*)
