SUMENEP, KanalNews.id — Pemerintah Kabupaten Sumenep menaruh perhatian serius pada pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Pendataan nasional yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) itu dinilai menjadi pijakan penting untuk membaca peta ekonomi daerah sekaligus merumuskan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan hasil sensus akan menjadi dasar utama dalam melihat perkembangan dunia usaha di daerah.
“Hasil sensus akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika dunia usaha di daerah. Informasi tersebut dibutuhkan untuk menyusun program pembangunan yang selaras dengan kondisi riil masyarakat dan kebutuhan sektor usaha yang terus berkembang,” kata Arif sapaan akrab Kepala Bappeda Sumenep. Jumat (12/6/2026).
Lebih lanjut, menurut Arif, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterbukaan pelaku usaha dalam memberikan data. Karena itu, Bappeda mendorong seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif selama proses pendataan berlangsung.
“Partisipasi pelaku usaha sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Informasi yang lengkap dan akurat akan menjadi pijakan pemerintah dalam merancang program yang mendukung penguatan UMKM serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Arif menegaskan, pembangunan daerah yang efektif tidak bisa dilepaskan dari dukungan data ekonomi yang valid. Tanpa data yang akurat, kata dia, kebijakan pembangunan berisiko meleset dari kebutuhan riil masyarakat.
Selain untuk memetakan struktur ekonomi, data sensus juga dinilai penting sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah. Pemerintah, kata Arif, membutuhkan data yang kuat untuk membaca gejolak ekonomi dan menyusun langkah antisipatif.
“Data inflasi menjadi salah satu instrumen evaluasi dalam penyusunan kebijakan. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan akan terus memperkuat langkah pengendalian agar stabilitas harga tetap terjaga dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo, menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau berbagai sektor usaha di luar rumah tangga dan pemerintahan.
“Pendataan sensus ekonomi kali ini meliputi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, jasa, hingga akomodasi. Seluruh unit usaha, mulai skala mikro hingga perusahaan besar, akan menjadi objek pendataan,” terang Handoyo.
Secara nasional, Sensus Ekonomi 2026 digelar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Di Kabupaten Sumenep, pendataan akan mencakup 27 kecamatan dan 334 desa serta kelurahan.
BPS berharap data yang dihasilkan dari sensus tersebut dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih terukur dan berkelanjutan. (*)
