SUMENEP, KanalNews.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Sumenep (BEMSU) mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikkan Tunjangan Kinerja (Tukin) prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan.
Kritik itu disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026 dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2026 tentang penyesuaian Tukin di lingkungan TNI dan Kementerian Pertahanan.
BEMSU menilai kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam menentukan prioritas anggaran, ketika sebelumnya masyarakat terus dihadapkan pada narasi efisiensi belanja negara.
Koordinator BEMSU, Salman Farid, menegaskan pihaknya tidak menolak peningkatan kesejahteraan prajurit TNI yang memiliki tanggung jawab besar menjaga kedaulatan negara.
“Kami tidak mempersoalkan TNI mendapatkan kesejahteraan yang layak. Yang kami pertanyakan adalah konsistensi kebijakan pemerintah. Di tengah narasi efisiensi anggaran, ketika masyarakat diminta memahami keterbatasan fiskal dan berbagai sektor harus melakukan penghematan, mengapa justru ada penggelontoran anggaran yang begitu besar untuk menaikkan tunjangan kelompok tertentu? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik, ” kata Salman Farid dalam keterangan tertulisnya. Kamis (30/07/2026).
Lebih lanjut, Salman sapaan akrabnya menjelaskan, persoalan utama bukan besaran kenaikan Tukin, melainkan rasa keadilan dalam menetapkan skala prioritas penggunaan anggaran negara.
Salman menilai pemerintah harus menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap sektor lain yang juga membutuhkan dukungan anggaran.
“Jangan sampai efisiensi hanya menjadi slogan ketika berbicara tentang kebutuhan rakyat, pendidikan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi ketika berbicara tentang kepentingan kelompok tertentu, tiba-tiba negara memiliki ruang fiskal yang cukup besar, ” ujarnya.
“Kalau memang anggaran negara tersedia, maka pemerintah juga harus menunjukkan keberpihakannya kepada seluruh rakyat, terutama mereka yang selama ini masih berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak, ” sambungnya menegaskan.
BEMSU secara khusus menyoroti kesejahteraan guru yang dinilai memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.
Menurut Salman, kesejahteraan guru masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah karena banyak tenaga pendidik menghadapi persoalan pendapatan, kepastian status, perlindungan profesi, dan kondisi kerja.
“Guru adalah tenaga pengajar yang setiap hari berdiri di depan kelas, mendidik dan membentuk generasi bangsa. Mereka mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, sementara hasil pendidikan itu nantinya akan menentukan masa depan negara. Jangan sampai negara begitu cepat berbicara tentang kenaikan tunjangan bagi satu kelompok, tetapi persoalan kesejahteraan guru masih terus menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai-selesai, ” ungkapnya.
Ia juga menegaskan kritik tersebut bukan untuk mempertentangkan TNI dengan guru, melainkan mendorong pemerintah memberikan perhatian yang seimbang terhadap keduanya.
“Kami tidak ingin TNI dipertentangkan dengan guru. TNI menjaga kedaulatan negara, sementara guru menjaga masa depan bangsa melalui pendidikan. Negara membutuhkan TNI yang profesional dan sejahtera, tetapi negara juga membutuhkan guru yang sejahtera dan bermartabat, ” tuturnya.
“Jangan bangun pertahanan yang kuat dengan mengabaikan pendidikan, dan jangan pula membangun pendidikan tanpa memperhatikan ketahanan negara. Keduanya harus berjalan beriringan, ” timpal Salman.
Salman menambahkan, bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan publik.
“Kami sebagai mahasiswa tidak ingin menjadi penonton dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Ketika ada kebijakan yang menyangkut uang rakyat, maka kami memiliki tanggung jawab untuk bertanya dan mengkritisi. Uang negara bukan uang pribadi pejabat, bukan uang milik kelompok tertentu, tetapi uang rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan rasa keadilan, ” tegasnya pula.
Ia juga meminta pemerintah menerapkan efisiensi secara adil dengan mengevaluasi belanja yang tidak produktif dan mengutamakan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kalau memang negara sedang melakukan efisiensi, mari kita efisienkan hal-hal yang tidak produktif. Pangkas pemborosan, evaluasi belanja yang tidak prioritas, dan hentikan pengeluaran yang tidak memberikan manfaat nyata, ” harapnya.
“Tetapi jangan menjadikan efisiensi sebagai alasan untuk mengabaikan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai rakyat terus diminta berhemat, sementara pada saat yang sama negara justru menggelontorkan anggaran besar yang dasar dan prioritasnya masih perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.” pintanya pula.
Salman menilai peningkatan kesejahteraan aparatur negara harus diikuti peningkatan kinerja, profesionalisme, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kesejahteraan harus diikuti tanggung jawab. Ketika tunjangan naik, maka kinerja juga harus meningkat. Ketika anggaran negara bertambah, maka manfaat yang dirasakan rakyat juga harus semakin besar. Jangan sampai rakyat hanya melihat kenaikan angka di atas kertas, tetapi tidak merasakan peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan, ” jelasnya
Di akhir pernyataannya, BEMSU menegaskan akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah secara kritis, objektif, dan konstitusional.
“Kami tidak anti-TNI. Kami tidak anti-pemerintah. Kami juga tidak menolak kesejahteraan bagi siapa pun. Yang kami lawan adalah ketidakadilan dan ketimpangan dalam menentukan prioritas. Kalau TNI layak sejahtera, maka guru juga layak sejahtera. Kalau negara mampu memberikan penghargaan kepada mereka yang menjaga kedaulatan, maka negara juga harus memberikan penghargaan yang layak kepada mereka yang setiap hari menjaga masa depan bangsa melalui pendidikan, ” ujarnya.
Salman menutup pernyataannya dengan meminta pemerintah membuktikan keberpihakan kepada seluruh rakyat melalui kebijakan anggaran yang adil.
“Negara harus hadir untuk semuanya. Jangan hanya kuat dalam menjaga kedaulatan, tetapi lemah dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Jangan hanya berbicara tentang Indonesia Emas, tetapi lupa bahwa generasi emas itu dibentuk oleh guru-guru yang hari ini masih berjuang di ruang-ruang kelas, ” pesannya.
“Pemerintah juga harus membuktikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang berkualitas.” pungkasnya. (*)
