SUMENEP, KanalNews.id — Bappeda Kabupaten Sumenep menyiapkan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah dan pemberdayaan masyarakat, menyusul angka kemiskinan 2025 yang masih mencapai 17,02 persen.
Strategi tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat”.
Kegiatan berlangsung di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, berlangsung pada Selasa (15/09/2026), dengan melibatkan sejumlah OPD dan camat wilayah daratan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial.
Sebab menurut Arif sapaan karibnya menjelaskan, karakteristik geografis Sumenep membutuhkan strategi pengentasan kemiskinan yang spesifik, terintegrasi, dan berbasis zonasi wilayah.
“Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial bersifat konsumtif, tetapi intervensi yang menyentuh masalah melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” kata Arif pada media ini.Kamis (19/09/2026).
Berdasarkan data 2025, persentase penduduk miskin Sumenep tercatat 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa.
Angka tersebut turun 0,76 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Untuk itu, Bappeda Sumenep menetapkan tiga strategi utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
“Ketiganya didukung integrasi program lintas sektor serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” terangnya.
Arif menegaskan, intervensi pemerintah harus diarahkan pada perlindungan sosial sekaligus penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas.
“Intervensi harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, Bappeda mendorong kolaborasi melalui Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL).
Kolaborasi tersebut melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM, hingga pemberdayaan masyarakat.
Sejumlah intervensi telah dilakukan, termasuk Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan, dan perlindungan bagi pekerja rentan.
“Sedangkan peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan dan UMKM, pelatihan keterampilan, job fair, serta program padat karya,” tutur Arif.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, menekankan pentingnya validitas data dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
Masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai kondisi sosial ekonomi dapat mengajukan perbaikan melalui operator desa atau kelurahan maupun kanal pemutakhiran data resmi.
Kanal tersebut antara lain Cek Bansos Kemensos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta laman Cek DTSEN BPS di ceck-dtsen.bps.go.id.
Namun, pengajuan perbaikan tidak serta-merta mengubah posisi desil karena penentuan dilakukan berdasarkan keseluruhan karakteristik sosial ekonomi dan proses pemeringkatan yang berlaku.
”Data akurat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan, sasarannya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, pada akhirnya pemutakhiran dan perbaikan data tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan intervensi tepat sasaran,” tandas Handoyo.
FGD tersebut juga menghadirkan Dr. Didi Supriadi, S.Si., M.Pd., serta Prof. Dr. Mohammad Ali Al-Humaidy, M.Si.
Keduanya membahas kajian spasial, klasterisasi wilayah miskin, model pengembangan ekonomi, dan pendekatan sosiokultural masyarakat Madura. (*)
