SUMENEP, KanalNews.id – Beberapa minggu terakhir Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Jawa Timur, bertubi-tubi dilanda isu tak sedap sehingga terus menjadi sorotan publik.
Diketahui, isu tak sedap yang merundung eksistensi UNIBA Madura yang baru berusia 6 tahun bukan main, yakni diantaranya mulai dari kasus dugaan skandal pelecehan seksual, Narkoba hingga pemotongan beasiswa KIP tahun 2023.
Akibat bergulirnya isu-isu tersebut dikabarkan mampu mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kampus yang berlokasi di Jl. Raya Lenteng, No. 10 Batuan, Kabupaten Sumenep, Madura.
Terbukti, berdasarkan informasi dihimpun media KanalNews.id, jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di UNIBA Madura di tahun 2024 kemarin berkurang drastis ketimbang tahun sebelumnya.
Pada tahun 2023 mahasiswa yang mendapatkan KIP di UNIBA Madura berjumlah 399. Namum, pasca program beasiswa dari pemerintah itu diduga bermasalah, pada tahun 2024 kemarin anjlok menjadi 181 mahasiswa.
Fakta tersebut dibenarkan oleh Rektor UNIBA Madura, Rahmad Hidayat menyampaikan, bahwa jumlah mahasiswa KIP di tahun 2024 memang berkurang ketim tahun 2023.
“Penerima KIP tahun 2024 berjumlah 181 mahasiswa semuanya skema 1. Itu saya sendiri yang melobi ke Dikti, ” kata Rektor UNIBA Madura saat dikonfirmasi di ruang tamu Kampus setempat. Jum’at (10/01/2025).
“Proses pengajuan KIP ini tidak ada yang tahu, yang ngajukan lewat tangan saya. Warek saja saya tidak beritahu berapa angkanya, hanya saya yang tahu, ” Imbuhnya menjelaskan.
Disisi lain, Fakta anjloknya jumlah beasiswa KIP di UNIBA Madura itu mendapatkan kritik tajam dari salah satu mahasiswa yang sedang menempuh studi di Kampus tersebut.
Mahasiswa yang minta namanya dirahasiakan itu mengaku Ironi kenapa penerima KIP tahun 2024 hanya berasal dari Skema 1, bahkan ia menilai jumlah penerima KIP di kampusnya belum menjangkau seluruh mahasiswa yang membutuhkan.
“Kami merasa kampus seharusnya lebih proaktif memperjuangkan hak mahasiswa yang membutuhkan,” ujar seorang mahasiswa, Sabtu (11/01/2025).
Bahkan Mahasiswa itu juga mempertanyakan transparansi kampus dalam pengajuan dan pengelolaan data penerima KIP.
“Jika kampus sudah maksimal? Mengapa hanya Skema 1 yang diajukan?,” tandasnya penuh heran. (*)
