PASURUAN, KanalNews.id — Jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan turun gunung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gempol 2026 yang digelar di Auditorium Lantai 2 Kantor Kecamatan Gempol, Kamis (05/02/2026).
Kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Samsul Hidayat, Wakil Ketua DPRD Adinda Denisa, serta Anggota Komisi I Nik Sugiharti. Kehadiran tiga tokoh kunci asal Dapil I (Gempol, Beji, Bangil) ini membawa pesan kuat mengenai kemandirian daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Samsul Hidayat secara terbuka memaparkan kondisi keuangan Kabupaten Pasuruan yang sedang mengalami tantangan besar. Ia mengingatkan para pemangku kepentingan agar realistis dalam menyusun perencanaan pembangunan.
“Perencanaan pembangunan memang unsur penting, tapi perlu kita pahami bersama bahwa kondisi fiskal Kabupaten Pasuruan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung sepenuhnya pada APBD Pemda,” tutur Samsul.
Melihat kondisi banjir yang baru saja melanda wilayah Gempol, Samsul Hidayat merasa terusik dan mengajak seluruh elemen di Gempol untuk berhenti menyalahkan pemerintah pusat atau provinsi, melainkan segera bertindak secara mandiri dan kolaboratif.
Sebagai langkah nyata, Samsul mendesak Camat Gempol untuk segera membentuk Satgas Kolaborasi Penanganan Banjir (SKPB).
“Saya malu. Di Gempol ada Bu Dinda (Wakil Ketua DPRD), Bu Nik (Ketua DPD Golkar), dan saya sendiri Ketua DPRD, tapi Gempol kok masih banjir. Malu saya,” tegas politisi PKB tersebut.
Secara spontan, Samsul Hidayat memberikan bantuan dana pribadi sebesar Rp5.000.000 sebagai modal awal pembentukan Satgas tersebut. Ia menegaskan bahwa kunci penanganan banjir di Gempol adalah gotong royong, mengingat penyebab utama banjir seringkali berupa pendangkalan dan penyumbatan saluran.
Samsul juga berkomitmen bersama Adinda Denisa dan Nik Sugiharti untuk berkomunikasi secara agresif dengan perusahaan-perusahaan besar di wilayah Gempol. Ia telah berkoordinasi dengan pihak BBWS dan pabrik-pabrik lokal agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.
“Mereka cari rezeki di Gempol, tapi kalau Gempol kesusahan kok diam saja? Pola pikir ini harus diubah. Jika masyarakat mau kerja bakti membersihkan saluran, kami bertiga (Samsul, Dinda, Nik) yang akan mencarikan dananya dari pihak swasta,” tandasnya.
Musrenbang ini diharapkan menghasilkan program prioritas yang tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi memaksimalkan potensi investasi dan kolaborasi horizontal antara pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan sektor industri demi mewujudkan Gempol yang bebas banjir pada tahun 2027. (*)
