SUMENEP, KanalNews.id – DPRD Sumenep menilai pelaksanaan APBD 2024 menunjukkan kinerja positif. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat, Senin, 02 Juni 2025.
Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin menyampaikan laporan Badan Anggaran usai pembahasan bersama TAPD dan OPD.
“Pembahasan ini untuk memastikan kebenaran data APBD 2024 agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” ujar Zainal panggilan akrabnya saat membuka rapat paripurna tersebut. Senin (02/06/1025).
Lebih lanjut, Zainal menyampaikan, bahwa Silpa APBD 2024 tercatat sebesar Rp259,79 miliar. Angka ini menunjukkan adanya sisa anggaran dari tahun berjalan.
Namun, jika dibandingkan dengan pembiayaan netto sebesar Rp441,25 miliar, maka terjadi defisit sebesar Rp181,45 miliar.
Dari itu, Zainal menjelaskan bahwa defisit tersebut masih dalam batas kewajaran. Kinerja keuangan daerah tetap menunjukkan grafik yang positif.
“Silpa tahun 2023 bahkan lebih besar, mencapai Rp411,54 miliar. Tahun ini serapan meningkat meski masih ada kekurangan,” jelasnya.
Kendati demikian, Politisi PDIP itu menegaskan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat dengan pajak yang berlebihan.
“Peningkatan PAD harus dilakukan cerdas. Jangan jadikan pajak yang berat sebagai tumpuan utama,” tegas Zainal.
Selain itu, dalam laporan itu, Badan Anggaran juga menyoroti capaian positif Pemkab Sumenep dalam beberapa indikator pembangunan.
Salah satunya, PAD meningkat 1,84% dibanding tahun sebelumnya. Kinerja utama daerah juga dinilai sangat berhasil oleh pemerintah pusat.
Zainal juga mengapresiasi keberhasilan Pemkab meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya berturut-turut.
“Ini menunjukkan tata kelola keuangan kita sehat. Namun tantangan ke depan tetap harus diantisipasi,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemkab Sumenep terus terjalin erat demi pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.
“Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini juga menjadi acuan evaluasi kebijakan fiskal ke depan agar lebih efisien, ” ungkapnya.
Bahkan ia menegaskan bahwa evaluasi ini bukan semata menilai anggaran, tapi menimbang efektivitas pembangunan di segala sektor.
“Raperda ini bukan formalitas, melainkan cerminan tanggung jawab kita semua kepada rakyat Sumenep,” pungkasnya. (*)
