BABEL, kanalnews.id – Baru-baru ini ratusan pejabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) diikutkan diklat pemantapan nilai kebangsaan.
Ratusan Pajabat tersebut terdiri dari pejabat eksekutif dan legislatif diikutkan diklat pemantapan nilai kebangsaan guna meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kegiatan yang bertempat di Aula Dwiwarna, Gedung Pancagatra Lemhanas RI, Jakarta, itu berlangsung selama 7 hari mulai dari 6-12 Maret 2023.
Berdasarkan informasi dihimpun media ini, diklat pemantapan nilai kebangsaan itu dibuka langsung oleh Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhanas RI, Edi Sucipto.
Deputi Edi Sucipto, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan tersebut sengaja digelar dengan tujuan untuk memberikan penguatan kebangsaan kepada pejabat terkait empat konsensus dasar bangsa.
Sesuai arahan presiden Joko Widodo, sambung Edi Sucipto, dirinya mencontohkan terkait terkait larangan ekspor balok timah maupun penambangan ilegal. Agar komoditas timah mendapat nilai tambah melalui hilirisasi di dalam negeri.
“Sebagai pejabat eksekutif dan legislatif di Bangka Belitung memiliki peran besar untuk mengawal arahan presiden ini, sebab hal ini tentunya bukanlah hal yang mudah,” kata Edi. Senin (06/03/2023).
Oleh sebab itu, kata Edi panggilan akrabnya menjelaskan, dengan kegiatan diklat tersebut dapat menyamakan persepsi dan memberikan bekal tentang nilai-nilai kebangsaan.
Dalam nilai-nilai kebangsaan itu, sambung Edi, negara tidak akan mentolelir segala bentuk ancaman dalam pengelolaan sumber kekayaan alam yang bersifat strategis.
“Jadi seorang pejabat negara itu harus mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi ataupun golongan,” ujar Edi dengan tegas.
Ditempat yang sama, Gubernur Kep. Babel, Ridwan Djamaluddin mengatakan, negara sebesar Indonesia dibangun dengan penuh perjuangan, sehingga semangat kebangsaan tidak boleh luntur, termasuk semangat dalam membangun Bangka Belitung.
“Kita harus menterjemahkan bahwa jika daerah kita maju, maka negara juga kita akan maju pula,” katanya disela-sela kegiatan diklat tersebut. Selasa (07/03/2023).
Dalam memajukan daerah, lanjut Ridwan panggilan akrabnya menjelaskan, harus harus tetap senantiasa menjaga tegak dan kukuhnya NKRI.
Misalnya, ia menceritakan bahwa sekitar dua minggu yang lalu dirinya menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.
Dalam forum tersebut, banyak daerah yang meminta skema pembagian dana bagi hasil antara pusat dan daerah bisa dikaji kembali dengan porsi yang lebih adil.
“Termasuk terkait sumber daya alam, dimana pembagian royalti untuk daerah yang belum adil,” tegas Ridwan.
Oleh sebab itu, lanjut Ridwan, menurutnya harus disikapi dengan serius melalui semangat kebangsaan yang lebih tinggi, dimana pemerintah daerah ingin meningkatan kesejahteraan rakyatnya, namun harus tetap mengutamakan keutuhan NKRI.
Melalui kegiatan diklat tersebut, Ridwan berharap peserta nantinya memiliki semangat baru, kepercayaan diri yang meningkat, terbuka, berpikir positif, inovatif, dan kreatif dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
“Saya harap juga peserta untuk aktif berinteraksi dengan para narasumber agar menambah wawasan. Sehingga, modal dan bekal itu kita bawa kembali untuk memajukan daerah kita,” pungkasnya. (Elf/man/Red).
