SUMENEP, KanalNews.id – Polemik dugaan penyimpangan anggaran pada penyelenggaraan Madura Culture Festival (MCF) 2025 di GOR A Yani Sumenep terus menuai kritik dari publik. Salah satunya seperti yang disampaikan Ketua Aktivis Sumenep Progresif (ASPRO), Ali Makki.
Makki panggilan akrabnya, menilai kekacauan pengelolaan dana APBD sebesar Rp310 juta dalam event besar selama tujuh malam tersebut telah mencoreng wajah pemerintah daerah.
“Pelaksanaan event Bupati itu harusnya tidak chaos seperti ini. Apalagi ini chaos urusan keuangan. Kenapa malah justru yang dianggarkan oleh APBD, acaranya chaos seperti ini. Ini kan mempermalukan bupati sebagai kuasa anggaran. Iya kan. Kan malu-maluin Bupati ini namanya,” tegas Ali Makki kepada KanalNews.id, Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, dengan anggaran ratusan juta dari APBD, tidak logis jika panitia masih mencari sponsorship tambahan bahkan sampai mencuat isu minta bantuan kepada pengusaha rokok.
“Apakah seburuk itu panitia melaksanakan kegiatan, dengan cara minta sponsorship di luar anggaran APBD. Kan malu-maluin, sampai ke rokok rokok PR itu kan, berarti ini kan APBD kesannya tidak bisa menanggulangi acara ini,” ujarnya lebih lanjut.
Makki kembali menegaskan, jika pola seperti itu terus dipertahankan, lebih baik event serupa tidak lagi menggunakan APBD tahun depan atau dihapus saja kegiatan hura-hura seperti itu.
“Jadi menurut saya lebih baik dibubarkan (dihapus, red) saja event itu. Jangan dianggarkan tahun depan. Lebih baik suruh cari sponsorship saja acara event bupati ini,” tegas Makki.
Lebih lanjut, Makki juga menyoroti transparansi laporan keuangan yang dinilai tidak jelas. Dari anggaran Rp310 juta, laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang muncul ke publik hanya Rp4,9 juta.
“Secara administrasi itu harus terbuka laporan keuangannya. Ini kan PAD-nya yang muncul ke publik, hanya 4,9 juta, dari anggaran 310 juta. Jelas ini tidak sebanding sama sekali,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menilai hasil retribusi sewa stand atau tenda kepada UMKM atau peserta pameran di MCF itu dan parkir yang seharusnya masuk PAD, tapi di event MCF itu hasil sewa stand tidak masuk, jadi patut dipertanyakan.
“Untuk sewa stan itu kan 1,5 juta. Jadi, semua sewa stan itu, retribusi parkir, semua ya, itu kan harusnya ada masuk ke PAD. Kalau sewa stan nggak masuk, ini juga perlu dipertanyakan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Makki mendesak agar Bupati Sumenep turun langsung menyelesaikan persoalan event MCF 2025 yang saat ini sudah menjadi gunjingan masyarakat itu.
“Bupati harus turun tangan soal ini. Kalau begitu buat hibah aja, cuma-cuma kepada masyarakat. Standnya jangan sistem sewa. Sebab kalau disewakan harus ada income-nya kepada pemerintah,” pungkasnya.
Hingga berita soal skandal event MCF 2025 kembali ditayangkan, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo belum memberikan respon apapun, dihubungi melalui nomor kontaknya tidak aktif, bahkan didatangi ke kantornya juga tidak ada. (*)
