SUMENEP, KanalNews.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep mulai menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat karena dinilai belum menyentuh pelaku usaha lokal, terutama petani dan peternak.
Pasalnya distribusi bahan baku di Kabupaten paling ujung pulau Madura itu saat ini disebut masih didominasi pemasok dari luar daerah atau pemilik modal.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi, menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Bahkan ia menekankan pentingnya penyerapan hasil pertanian dan peternakan lokal agar program MBG berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya itu, Masdawi juga menyinggung dugaan penguasaan rantai pemasok oleh pihak tertentu dalam program tersebut. Praktik itu berpotensi mengabaikan kualitas serta memicu ketimpangan harga di tingkat komoditas.
“Sekarang kebanyakan penyuplai itu, saya tahu lah penyuplai itu orang-orang tertentu tapi tidak melibatkan petani lokal, agar mereka juga merasakan manfaat adanya program pemerintah,” katanya, Kamis (9/4/2026).
Oleh karena itu, Politisi Demokrat itu meminta Pemkab Sumenep melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Evaluasi ini penting agar produksi lokal terserap dalam pemenuhan kebutuhan program MBG,” unngkapnya.
Selainitum, menurut dia, sejumlah aspek di sejumlah SPPG perlu dibenahi, mulai dari standar kualitas, kapasitas produksi, hingga pengawasan harga. Ia juga mengingatkan potensi praktik pembelian di bawah harga wajar dengan pencatatan harga lebih tinggi.
“Belum terkoordinir di Kabupaten Sumenep ini kalau soal hasil panen untuk MBG. Iklimnya belum tercipta, sehingga suplai kebanyakan masih dari luar. Ini perlu dievaluasi,” ujarnya.
Masdawi menambahkan, penguatan regulasi dan kebijakan di sektor pertanian menjadi langkah penting. Tujuannya, agar petani tidak terus bergantung pada mekanisme pasar bebas yang fluktuatif.
“Misalnya ada koordinator mengakomodir hasil panen lokal agar terserap di MBG, dan juga soal harganya bisa diawasi agar tidak dipermainkan suplier,” tegasnya.
Lebih lanjut, Masdawi berharap program MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah.
“MBG ini bukan hanya untuk memenuhi gizi, tapi juga untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kalau hasil panen petani di sini terserap, sirkulasi ekonomi daerah akan membaik,” pungkasnya. (*)
