SUMENEP, KanalNews.id — Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep mendesak agar pasar murah Ramadhan tidak terpusat di kota. Program subsidi pangan itu diminta menjangkau kecamatan hingga pelosok desa.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Rasidi, menyampaikan distribusi yang terpusat berpotensi memicu penumpukan pembeli dan tidak efektif menjangkau warga kecil di desa.
“Kalau bisa, jangan hanya di pusat kota, tetapi digelar sampai masing-masing kecamatan atau ke pelosok desa supaya lebih merata dan tidak terjadi penumpukan pembeli di satu titik,” katanya pada media ini. Senin (02/03/2026)
Lebih lanjut, menurut Politis PKB itu menjelaskan, penyelenggaraan di tingkat kecamatan akan memudahkan akses masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus meminimalkan potensi pembelian dalam jumlah besar oleh pihak tertentu.
“Pendistribusian harus tepat sasaran. Jangan sampai yang tidak berhak justru memborong. Ini program untuk masyarakat yang membutuhkan, jadi pengawasannya harus ketat,” ujarnya.
Mantan Bendahara GP Ansor Sumenep itu menekankan, apabila pemerintah telah mengalokasikan subsidi harga, dampaknya harus terasa signifikan bagi masyarakat.
“Pada momentum ramadan sampai lebaran ini kebutuhan meningkat. Karena itu saya minta dinas terkait lebih aktif, lebih masif, dan menjangkau sampai ke kecamatan dan pelosok desa,” tandasnya.
DPRD, kata Rasidi, akan mengawal kebijakan tersebut agar pasar murah tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan instrumen menjaga stabilitas harga dan daya beli warga.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar pasar murah di Taman Adipura, Rabu, 25 Februari 2026.
Kepala Bagian Perekonomian, Energi, dan Sumber Daya Alam Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengatakan kegiatan itu merupakan kerja sama satu kali dengan pemerintah provinsi.
“Ini hanya satu hari kerja sama dengan Pemprov Jatim,” terang Dadang panggilan karibnya dengan singkat. (*)
