SUMENEP, KanalNews.id – Festival Garam di Kabupaten Sumenep menuai kritik tajam dari warga Desa Pinggirpapas, Minggu malam, 21 September 2025.
Syamsul Hadi, pemuda setempat, menilai acara tersebut seremonial belaka tanpa melibatkan petani maupun sesepuh. “Kegiatan itu hanya seremonial di situ saja,” ujarnya, Senin (22/09/2025).
Lebih lanjut, Syamsul panggilan akrabnya mengatakan, bahwa banyak tokoh masyarakat, sesepuh, dan petani tidak diundang.
“Tokoh masyarakat dan sesepuh itu banyak yang tidak diundang atau tidak dilibatkan. Para petani pun juga tidak diundang,” katanya.
Bahkan Ia juga menyoroti lagu bertema Mbah Anggasuto yang ditampilkan dalam festival tersebut. Menurutnya lagu itu dinilai tidak menghormati keturunan maupun pewaris tokoh setempat.
“Beliau dijadikan lagu. Tidak menghormati kami sebagai cucu-cucunya, pewarisnya, serta para sesepuh dan tokoh masyarakat. Pemuda juga tidak dilibatkan,” ucap Syamsul.
Tak hanya itu, Ia juga menuding festival tersebut tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. “Intinya secara tidak langsung habis-habiskan anggaran saja,” tegasnya.
Sehingga Syamsul juga menyinggung arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta kepala daerah menunda kegiatan seremonial.
“Kementerian Negeri sudah memberi arahan. Jangan ada seremoni dengan adanya efisiensi, tapi Sumenep masih ngotot,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Humas PT Garam, Miftahol, membantah keterlibatan perusahaan dalam gelaran Festival Garam tersebut.
“Itu acara Disparbud, bukan acaranya PT Garam,” ujarnya. Bahkan bahkan mengaku tidak hadir karena menghadiri acara maulid di lingkungannya.
Saat ditanya soal kontribusi PT Garam, ia menegaskan bukan kewenangannya. “Kalau itu coba tanya ke Disparbud saja, itu yang tahu kepala pegaramannya,” ucap Miftahol.
Kritik publik terhadap festival ini makin menguat karena bersamaan dengan persoalan banjir musiman di jalan poros Sumenep. Warga kerap mengeluh genangan setinggi lutut setiap musim hujan.
Pada Mei lalu, Bupati Achmad Fauzi bahkan menegur PT Garam karena dianggap tak serius menangani banjir.
Hingga berita ini ditulis, Kepala Disbudporapar Sumenep, Moh. Iksan, belum memberikan tanggapan. (*)
