Beranda / Regional / Jawa timur / Madura / Sumenep / Politis PAN Sumenep, Hairul Anwar Dukung Wacana Pilkada Tidak Langsung, ini Alasannya!

Politis PAN Sumenep, Hairul Anwar Dukung Wacana Pilkada Tidak Langsung, ini Alasannya!

Hairul Anwar

SUMENEP, KanalNews.id — Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota DPRD Sumenep, Hairul Anwar, menyatakan dukungan terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPR dan DPRD, atau pilkada tidak langsung.

Menurut Hairul panggilan akrabnya menjelaskan, mekanisme tersebut sejalan dengan praktik demokrasi yang pernah diterapkan para pendiri bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

“Pilkada tidak langsung itu sesuai dengan apa yang dilakukan founding father kita terdahulu,” kata Hairul saat bincang santai dengan wartawan di Warkop Sun Institut. Jum’at (23/01/2026).

Baca Juga :  Harga Beras Meroket, Rakyat Menjerit, Komisi II DPRD Sumenep Minta Pemerintah Carikan Solusi

Lebih lanjut, Hairul menilai para pendiri bangsa merancang sistem tersebut tanpa kepentingan politik pragmatis, melainkan demi stabilitas pemerintahan dan kepentingan rakyat secara luas.

“Saya yakin para pendiri bangsa membuat sistem itu tanpa unsur kepentingan apa pun,” ujarnya menegaskan.

Hairul juga berpendapat pilkada tidak langsung dapat memutus praktik politik uang yang kerap terjadi dalam pemilihan langsung di berbagai daerah.

Baca Juga :  KPU Beltim Gelar Sosialisasi Peraturan Cuti atau Mundur Calon Incumbent di Pilkada 2024

“Kalau dipilih wakil rakyat, elit politik yang selama ini memainkan bahkan membeli suara rakyat tidak akan terjadi lagi,” ungkapnya.

Bahkan menurutnya, pemilihan oleh wakil rakyat yakni; DPR dan DPRD membuat proses politik lebih terkontrol karena dilakukan melalui mekanisme representasi dan pertanggungjawaban politik.

Selain itu, Hairul menyoroti lemahnya fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam sistem pemilihan langsung yang berlaku saat ini.

Sebab menurut dia, DPR dan DPRD tidak memiliki kewenangan memberhentikan kepala daerah karena kedudukan politiknya dianggap setara.

Baca Juga :  Refleksi Hari Lahir Pancasila, Kepala Bappeda Sumenep; Perkuat Pembangunan Berkarakter

“Dengan pilkada tidak langsung, DPR atau DPRD bisa memecat kepala daerah, baik presiden, gubernur, maupun bupati,” ucapnya.

Hairul juga mengatakan kewenangan tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas kepala daerah terhadap wakil rakyat.

“Semoga wacana pilkada tidak langsung dibahas secara terbuka dan rasional agar demokrasi Indonesia berjalan lebih beretika dan berorientasi kepentingan publik, ” pungkasnya. (*).

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *