KanalNews.id – Dalam kurun waktu 2023-2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur merilis data mengejutkan terkait tingkat kemiskinan di Pulau Madura. Dari empat kabupaten yang ada, Pamekasan menjadi satu-satunya yang tidak masuk dalam kategori miskin.
Berdasarkan laporan BPS, Pamekasan mencatat angka kemiskinan sebesar 8,7%, jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 12,3%. Sebaliknya, Sampang, Bangkalan, dan Sumenep menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi, masing-masing 16,1%, 15,3%, dan 14,9%.
Angka-angka tersebut tidak hanya menyoroti Pamekasan sebagai daerah yang lebih sejahtera dibandingkan kabupaten lainnya di Madura, tetapi juga membuka ruang untuk analisa mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada kesenjangan ini.
Dalam hal pendapatan per kapita, Pamekasan juga unggul dengan rata-rata Rp 12,5 juta per tahun, sementara Sampang, Bangkalan, dan Sumenep masing-masing hanya Rp 8,9 juta, Rp 9,5 juta, dan Rp 10,2 juta.
Keberhasilan Pamekasan dalam menekan angka kemiskinan tidak lepas dari pengembangan sektor pertanian dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang lebih baik dibandingkan kabupaten lain. Program-program pemerintah daerah yang mendukung pengembangan keterampilan dan akses pasar telah memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Meski demikian, keberhasilan ini bukan tanpa tantangan. BPS mencatat bahwa masih ada sekitar 5.000 jiwa di Pamekasan yang tergolong prasejahtera dan berisiko jatuh ke dalam kemiskinan jika tidak mendapatkan intervensi yang tepat.
Namun, di balik gemilangnya angka-angka tersebut, muncul keamburadulan dalam pengelolaan data sosial yang mencuat ke permukaan. Mediajatim.com melansir bahwa seorang pengusaha sukses, H. Khairul Umam (Haji Her), beserta keluarganya terdaftar sebagai penerima bantuan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Bukan hanya H. Her, tapi juga sang anak, Ach Rizky, istrinya Serli Citra Dewi, dan ibunya Siti Fatimah masuk dalam data induk PKKS dan tercatat menerima PBI JK dan PKH,” tulis mediajatim, Jumat tanggal 12 Juli 2024.
Menanggapi hal itu, Haji Her meminta agar data-data yang tidak sesuai segera dibongkar sehingga tidak berimbas terhadap warga miskin yang ada di Kabupaten Pamekasan.
“Tolong data ini diperbaiki, agar yang benar-benar memerlukan bantuan terdata dan tepat sasaran,” tutur Haji Her kepada wartawan mediajatim.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas data penduduk miskin yang dilaporkan oleh Pemkab Pamekasan. Keberadaan H. Her dan keluarganya dalam daftar penerima bantuan sosial mengindikasikan adanya penyimpangan yang mencolok dalam sistem pengumpulan dan pelaporan data.
Ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi bisa menjadi indikasi bahwa Pemkab Pamekasan telah melakukan manipulasi data demi kepentingan tertentu. Ada dugaan kuat bahwa Pemkab, bekerjasama dengan BPS Jatim, telah menyusun narasi yang tidak sesuai dengan realitas.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pamekasan, Herman Hidayat, dalam konfirmasinya dengan wartawan mediajatim, melimpahkan tanggung jawab atas kekacauan ini kepada pihak pemerintah desa (Pemdes) setempat.
“Kalau itu benar (H. Her masuk DTKS, red), itu kewenangan desa. Karena pemerintah desa yang paham mana yang kaya dan miskin. Data DTKS itu sebenarnya harus di-upgrade oleh Pemdes setiap bulan, dilaporkan ke Kemensos melalui Dinsos,” ujarnya.
“Sehingga data DTKS bisa mendekati riil, karena DTKS ini dinamis. Jadi, masyarakat sudah mampu seperti H. Her tidak layak masuk, karena tidak sesuai. Saya berharap desa segera mengusulkan ke Dinsos agar segera dikeluarkan sesuai prosedur,” dalihnya menambahkan.
Dalam laporan yang dirilis mediajatim, tidak ada keterangan lebih lanjut dari Kadinsos Herman soal upaya validasi data oleh pihaknya, seperti dengan cara bekerjasama dengan instansi lain seperti Disdukcapil dan BPS setempat.
Tak ayal, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam, mewanti-wanti agar Dinsos segera bergerak cepat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap data DTKS.
“Saya minta fenomena ini segera dievaluasi menyeluruh. Karena DTKS ini kitab suci peta sosial masyarakat loh ya. Kalau kitab suci ini tidak suci dan amburadul, maka korbannya masyarakat prasejahtera,” tegas Umam.
Politisi PKB itu juga mendesak Dinsos Pamekasan agar secepatnya melakukan telaah agar warga miskin yang tidak masuk DTKS tidak jadi korban atas kekacauan ini.
“Yang pasti, saya yakin bahwa yang bersangkutan (H. Her, red) tidak terima dirinya masuk DTKS. Dinsos harus proaktif. Jangan dibiarkan, karena ini menyakiti nurani rakyat miskin. Ini kecelakaan sosial,” tukasnya kepada wartawan.
Tindakan manipulasi data hanya akan memperburuk masalah sosial dan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi tidak bisa dibangun di atas fondasi kebohongan.
Pamekasan membutuhkan data yang akurat untuk merumuskan kebijakan yang efektif, bukan sekadar statistik yang glamor namun tidak mencerminkan kenyataan.
Jika benar adanya manipulasi data, hal ini tidak hanya merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, tetapi juga menodai prestasi yang seharusnya menjadi kebanggaan bersama. Saatnya untuk menuntut audit yang independen dan menyeluruh terhadap DTKS Pamekasan dan laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa data yang akurat adalah fondasi dari kebijakan yang efektif. Hanya dengan mengakui dan mengatasi masalah ini, Pemkab Pamekasan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya.
Transparansi dan kejujuran adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Pamekasan memiliki potensi besar untuk menjadi model bagi kabupaten lain di Madura dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Namun, keberhasilan ini harus didukung dengan data yang valid dan upaya nyata dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada. Hanya dengan demikian, Pamekasan bisa benar-benar berkilau di antara kabupaten lain di Madura.
Realitas ini memperlihatkan betapa pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan data sosial. Ketika data dimanipulasi, bukan hanya citra pemerintah yang terancam, tetapi juga nasib ribuan warga yang bergantung pada bantuan sosial. Pengusaha sukses yang tercatat sebagai penerima bantuan adalah cermin dari kekacauan yang lebih besar.
Dalam menghadapi kenyataan ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam mengawasi dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Hanya dengan upaya kolektif, Pamekasan dan kabupaten lain di Madura dapat mencapai kesejahteraan yang adil dan merata.***
*) Mazdon, jurnalis media dimadura.id, pegiat literasi Bahasa Madura, mantan wartawan jejak.co (2017-2019), eks direktur PT Sinergi Mediatama Nusantara (2019-2021).
