Bupati Jember Usulkan Perubahan Istilah Stunting

Bupati Jember Usulkan Perubahan Istilah Stunting
Bupati Jember, Hendy Siswanto Saat Menghadiri Acara Audit Stunting 1 diseminasi dan rencana tidak lanjut tahun 2023. (Foto: Ninil - Kanal News).

JEMBER, KanalNews.idBupati Jember, Hendy Siswanto, mengusulkan perubahan istilah Stunting, saat menghadiri acara audit kasus stunting 1 diseminasi dan rencana tidak lanjut tahun 2023. Kamis (21/09/2023)

Kegiatan yang bertempat di hotel Royal itu dihadiri oleh seluruh anggota TPPS Kabupaten Jember yang diketuai oleh bapak wakil bupati, K. H. Balya Firjaun Barlama, BKKBN, serta BP3AKB.

Bacaan Lainnya

Menurut Bupati Hendy panggilan akrab Bupati Jember mengatakan, bahwa istilah stunting sudah menjadi stigma yang kurang enak di dengar, oleh sebab itu dirinya mengusulkan kepada menteri Koordinator PMK tentang perubahan istilah Stunting.

“Perubahan istilah stunting ini akan saya usulkan kepada menteri koordinator PMK menjadi PTK yaitu Problem Tumbuh Kembang, ” katanya kepada media KanalNews.id. disela-sela acara berlangsung. Kamis (21/09/2023).

Lebih lanjut, Bupati Hendy menjelaskan, bahwa usulan istilah Problem Tumbuh Kembang (PTK) bertujuan agar penderita stunting tidak di cap negatif.

“Kenapa seperti itu, Karena istilah stunting itu sudah menjadi stigma yang kurang enak di dengar oleh anak-anak yang penderita stunting, ” ujarnya menegaskan.

“Apalagi istilah stunting menjadi stigma yang melekat pada anak itu sendiri. Bahkan ketika sudah tidak stunting lagi setelah mereka dewasa masih di cap oleh orang-orang anak itu dulu pernah stunting, itu tidak bagus.” ungkapnya menambahkan.

Bupati Hendy juga menjelaskan, stigma stunting di kabupaten jember memang menjadi persoalan saat ini. Karena masih banyak keluarga yang tidak mau di tritmen (pemeriksaan stunting), masih banyak keluarga yang masih menyembunyikan identitas anaknya.

Oleh sebab itu, Bupati Jember berharap perubahan istilah stunting menjadi persepsi yang sama antara camat, lurah, kades hingga RT dan RW. Karena merekalah yang harus turun tangan langsung menangani hal ini.

“Dalam rangka menjadikan persepsi yang sama, semuanya harus sepakat jangan sampai ada 1 kades atau camat yang tidak setuju, ” tukasnya. (Ninil/Hil/Red). 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *