SUMENEP, KanalNews.id – Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) dan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) dan Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) Kabupaten Sumenep, menggelar kegiatan Rembuk Iklim Pesisir. Rabu, 06 Desember 2023.
Kegiatan yang bertempat di Balai Desa Lobuk, Kecamatan Batuan, Sumenep itu, mengusung tema yang bertajuk “Laut Semakin Ganas: Menanti Solusi Konkrit Perlindungan Nelayan kecil, Masyarakat Pesisir serta Kepulauan dari Perubahan Iklim”.
Pantauan Media KanalNews.id kegiatan rembuk iklim pesisir itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Nusantara 2023.
Pada kegiatan forum diskusi bersama warga nelayan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPD KNTI Sumenep, Taufiq Afie, Ketua KPPI Sumenep Yusnaniyah, Ketua KPPMPI Sumenep Hendra Wiguna dan Kepala Desa Lobuk.
Pada kesempatan itu juga menghadirkan 20 peserta terdiri dari 3 desa yaitu, desa Lobuk, Pagar Batu, dan Tanjung dengan profesi sebagai ibu rumah tangga, perempuan nelayan, dan nelayan tradisional.
Dalam sambutannya, Ketua DPD KNTI Sumenep, Taufiq Afie menyampaikan, bahwa melalui kegiatan rembuk warga nelayan itu diharapkan dapat menyuarakan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir akibat dampak perubahan iklim serta solusi konkrit untuk masyarakat yang terdampak.
“Adapun dampak yang dialami oleh masyarakat terutama nelayan akibat perubahan iklim ini yaitu pendapatan ikan dan menurunnya pendapatan ekonomi serta sulitnya memprediksi cuaca dalam menentukan waktu yang pas untuk melaut, ” katanya saat memberikan sambutan. Rabu (06/12/2023).
“Dari 3 desa yang hadir pada acara rembuk hari ini, ternyata masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai hak-hak yang harus dimiliki nelayan dan perempuan pesisir, ” imbuhnya.
Dengan adanya pertemuan Rembuk Iklim Pesisir, para nelayan dari 3 desa itu merasa sangat semangat dan mendapatkan pandangan yang jelas serta mempunyai harapan tentang kesejahteraan kehidupan masyarakat nelayan di masa mendatang.
Namun selain dari laut, Taufiq menambahkan, mereka juga memiliki alternatif pendapatan yang lain, mereka melakukan kegiatan home industri, jualan pentol, pertanian, buruh tani, serabutan, kerja bangunan, bahkan sampai melakukan pinjaman ke rentenir.
“Masyarakat yang hadir pada Rembuk Iklim Pesisir juga mengusulkan agar dibantu mensubsidi alat tangkap, BBM, asuransi (NIB, kartu KUSUKA, BPJS Ketenagakerjaan), bantuan modal, pendampingan lebih terhadap perempuan pesisir (Pagar Batu dan Tanjumg), dibantu pengajuan kebutuhan nelayan, pengadaan pertemuan ulang di setiap desa, ” ujarnya.
Senada juga disampaikan anggota KNTI Sumenep, Rosinah menyampaikan, bahwa setelah warga pesisir itu diberikan pemahaman oleh DPP KNTI dan Ketua KPPI, masyarakat banyak mengeluhkan dan menuntut hak-haknya seperti kesehatan, subsidi alat-alat tangkap, mendapat harga penjualan ikan yang layak, konflik wilayah tangkap, subsidi BBM, dan jauhnya area untuk menangkap ikan.
“Bahkan nelayan dari ketiga desa tersebut harus menempuh ribuan mil dari pantai untuk menangkap ikan, ” terang Rosinah.
Bahkan menurut Rosinah, masyarakat nelayan selama ini hanya melakukan tindakan secara mandiri dalam menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi tanpa partisipasi pemerintah.
“Masyarakat menyebut bahwa hak-haknya sebagai nelayan dan perempuan pesisir belum pernah diberikan sejak nenek moyang mereka, ” ungkapnya menegaskan.
Bahkan masyarakat juga menyebutkan, masih kata Rosinah, bahwa pendapatannya dalam 10 tahun terakhir menurun akibat iklim dan ekosistem laut yang sudah rusak.
Selain itu, perubahan bencana alam juga menjadi masalah yang lain bagi mereka seperti putting beliung, abrasi, banjir ROB, gelombang besar, yang mengakibatkan alat tangkap dan perahu nelayan rusak.
“Jadi mereka hanya bisa pasrah melihat hal itu dan memperbaiki alat-alat dan perahu masih dengan berhutang, ” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPPI Sumenep, Yusnaniyah mengawali diskusi tersebut dengan menjelaskanmengenai apa itu KNTI, KPPI, dan KPPMPI karena melihat peserta yang hadir merupakan orang awam terhadap organisasi sosial semacam ini.
Selanjutnya, Ketua KPPI Sumenep itu menyampaikan, bahwa Selama ini pemerintah belum pernah mengurus masalah-masalah yang dihadapi nelayan sehingga nyaristidak ada yang memerhatikan nelayan, tidak ada yang bantu membuat laporan, sedangkan mereka tidak tahu cara atau prosedur untuk membuat laporan ke pemerintah.
“Satu-satunya tindakan infrastruktur yang pemerintah lakukan dalam menyikapi perubahan iklim hanya tangkis laut, meskipun belum merata, tetapi itu sudah sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat karena mencegah air meluap ke daratan, ” tuturnya.
Dalam kasus ini, sambung Mbk Yus panggilan akrabnya menenjelaskan, pemerintah Desa Lobuk menjadi satu-satunya pemerintah desa yang perduli akan kesejahteraan masyarakat nelayan di daerahnya.
pasalnya ia dikenal aktif melakukan pelatihan olahan kreatif dari hasil laut kemudian membantu menyediakan alat pengemasan.
“Pemerintah Desa Lobuk juga aktif melakukan kontrol terhadap daerah terdampak, mengontrol ekosistem lautnya, melakukan pengawasan langsung terhadap alat tangkap nelayan hingga memberikan subsidi BBM kepada nelayan,” ungkapnya.
“Tak hanya itu, Pemdes Lobuk juga sering membantu nelayan dalam pembuatan NIB, kartu KUSUKA, dan pembuatan BPJS Ketenagakerjaan, ” timpal Mbk Yus yang saat ini juga menjabat sebagai sekretaris PC Fatayat NU Sumenep itu.
Dari ketiga desa tersebut hanya desa Lobuk yang sudah meiliki pembangunan infrastruktur berupa pengolahan ikan, sedangkan Pagar Batu dan Tanjung masih belum ada.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Rembuk Iklim Pesisir KNTI tahun 2023, Hendra Wiguna menyampaikan bahwa Kegiatan Rembuk Iklim Pesisir KNTI tahun 2023, dilaksanakan di 35 Kabupaten / Kota, yang dilaksanakan pada tanggal 30 November hingga 9 Desember 2023 besok.
Momentum tersebut kata Hendra panggilan akrabnya menjelaskan, juga berbarengan dengan Konferensi Internasional terkait Iklim (COP28) yang diadakan di Dubai dan dihadiri oleh Ketua Umum KNTI Dani Setiawan.
“Melalui kesempatan ini, KNTI mengajak untuk bersatu memperjuangkan kehidupan laut yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilalui dengan cara memperkuat jaringan solidaritas, perlindungan dan penguatan Hak Tenurial Nelayan, Memastikan edukasi yang merata, dan Peran Aktif Pemuda dan Perempuan Pesisir dalam pengelolaan perikanan” Jelas Hendra yang juga merupakan Ketua Umum KPPMPI yang merupakan badan otonom kepemudaan KNTI.
Lanjut Hendra, Dampak serius perubahan iklim semakin dirasakan oleh nelayan kecil dan tradisional di seluruh Indonesia.
Oleh sebab itu KNTI sebagai organisasi Nelayan kecil dan tradisional terbesar di Indonesia, bersama memperjuangkan hak-hak atas perlindungan nelayan tradisional, perempuan pesisir, pembudidaya, pengolah ikan dan petambak garam, serta masyarakat pesisir pada umumnya.
“Ide-ide, gagasan-gagasan, rekomendasi-rekomendasi untuk perubahan iklim yang dihasilkan dari rembuk di 35 kabupaten/kota, semoga menjadi arah kebijakan bagi pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. 13 Desember bertepatan dengan Hari Nusantara, akan kami sampaikan ke publik hasil-hasil keseluruhan rembuk iklim pesisir ini.” pungkas Hendra. ***
