SUMENEP, KanalNews.id – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, menegaskan bahwa ASN dan PPPK diminta netral tanpa ikut-ikutan politik praktis. Jum’at (29/09/2023).
Kepala BKPSDM Sumenep, Ahmad Masuni menyampaikan, sesuai ketentuan ASN baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memang memiliki hak politik untuk memilih di Pemilu 2024.
Akan tetapi, tetap dilarang memengaruhi orang lain, untuk memilih sesuai pilihannya, apalagi sampai terlibat politik praktis.
”Aturannya memang tidak boleh berpolitik. ASN dan PPPK sebagai abdi negara wajib hukumnya netral, karena dilarang ikut politik praktis dan mendukung salah satu kandidat,” kata Masuni saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (29/9/2023).
Pihaknya juga menegaskan, ASN dan PPPK harus fokus pada pelayanan publik dan peningkatan kinerja serta menjaga kondusifitas menjelang Pemilu.
“Sekali lagi kami ingatkan, ASN dan PPPK itu tidak boleh memberikan dukungan kepada Calon Presiden-Wakil Presiden, Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah, serta Calon Anggota Legislatif. Termasuk juga ikut kampanye dan meng-upload foto atau gambar serta atribut calon di media sosial,” kata dia menegaskan.
“Tugas ASN ya melayani masyarakat. Bukan berpolitik. Silahkan laksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing tanpa harus ikut ke dunia politik,” kata Masuni lebih lanjut.
Jika nantinya diketahui ada ASN atau PPPK ikut berpolitik di Pemilu 2024, pihaknya tak segan-segan memberikan sanksi. Baik sanksi ringan hingga berat sesuai tingkat pelanggarannya terhadap abdi negara yang terbukti tidak netral di pesta demokrasi nanti.
”BKPSDM akan melakukan sosialisasi dan pembinaan serta pengawasan supaya netralitas ASN menjadi komitmen bersama seluruh abdi negara dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, adil, dan berkualitas,” jelas dia.
Pihaknya meminta, apabila masyarakat menemukan abdi negara yakni ASN yang tidak netral di Pemilu 2024 untuk segera melapor.
“Jika nanti ada ASN ikut-ikutan politik praktis silahkan laporkan ke kami. Sebab sejauh ini belum ada laporan terkait ASN yang tidak netral,” pungkasnya. (Man/Red).
