SUMENEP, KanalNews.id — Konflik di balik pelaksanaan sejumlah event kebudayaan di Kabupaten Sumenep kian mencuat. Persoalan teknis pelaksanaan dan perang opini di media dinilai mencederai semangat pelestarian budaya.
Akademisi sekaligus peneliti kebudayaan Madura, M. Suhaidi, menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya peran Tenaga Ahli (TA) Bupati yang seharusnya menjembatani pemerintah dan pelaku budaya.
“Event-event ini sebenarnya bagus, dalam rangka menghidupkan kebudayaan Sumenep. Tapi problemnya, ketika ada event, satu dilaporkan, lalu muncul perang media. Ini kurang bagus,” kata Suhaidi. Selasa (07/10/2025).
Lebih lanjut, Suhaidi juga menyoroti keberadaan TA kebudayaan dan TA pariwisata yang memiliki posisi strategis memberi masukan objektif bagi pengembangan kebudayaan daerah.
Namun, menurutnya, konflik yang terus muncul justru menunjukkan peran tersebut belum dijalankan secara maksimal.
“TA di satu sisi tidak punya taring. Ini catatan bagi masyarakat dan juga bagi Pak Bupati agar TA benar-benar menjadi pemberi rekomendasi yang pas dalam pengembangan kebudayaan. Kalau tidak, kita besar di luar tapi remuk di dalam,” tegas Suhaidi.
Ia menambahkan, Bupati perlu mengambil langkah tegas dengan memanggil seluruh TA untuk mengevaluasi akar konflik di balik penyelenggaraan event kebudayaan.
“Bupati perlu mengundang TA untuk mendiskusikan mengapa event-event kebudayaan ini bersifat konfliktual sampai hari ini. Kalau memang sudah ada rekomendasi, mestinya rekomendasi itu dibaca dan dijadikan dasar kebijakan,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Ketua IKA PMII Sumenep, Hairullah, yang akrab disapa Ilung. Ia menilai kegiatan kebudayaan sejatinya memiliki TA masing-masing yang semestinya difungsikan secara aktif.
Menurutnya, revitalisasi fungsi TA Bupati menjadi hal mendesak agar pelaksanaan kebudayaan di Sumenep kembali pada esensinya.
“Pertanyaannya, apakah TA itu sudah difungsikan sebagaimana mestinya? Kalau tidak atas rekomendasi TA, berarti keberadaan TA itu kan percuma,” tegas Ilung.
“Ini penting, untuk memperkuat harmoni sosial dan memperkaya kebanggaan daerah, bukan justru menjadi sumber konflik di ruang publik,” Imbuhnya.
Hingga berita ini tayang, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo belum menjawab konfirmasi wartawan terkait langkah yang akan diambil menyikapi persoalan ini. (*)
