ENDE, KanalNews.id – Ombudsman RI, Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan keprihatinan terhadap tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah tersebut. Berdasarkan data bahwa jumlah ATS di Provinsi NTT mencapai 145.268 anak yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Beberapa faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan di antaranya adalah keengganan untuk sekolah, kendala biaya, jarak sekolah yang jauh, serta anggapan bahwa pendidikan yang telah ditempuh sudah cukup.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak.
Ombudsman mendorong agar pemerintah melalui berbagai kebijakan terus berupaya membebaskan biaya pendidikan di sekolah negeri, agar semua anak memiliki akses pendidikan yang sama dan juga juga menekankan bahwa sekolah negeri harus menjadi tempat yang benar-benar inklusif, di mana semua anak tanpa kecuali dapat belajar dan berkembang.
Respon Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indoensia (GMNI) Cabang Ende, Yohanes Lemba, merespon terkait dengan persoalan ribuan anak yang tidak bersekolah. Dari data yang baru mencatat angka mencapai 145.268 anak yang tersebar di 22 kabupaten dan kota.
Persoalan ini suatu kondisi yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah. Tingginya angka anak tidak sekolah menandakan masih lemahnya akses pendidikan, dan juga lemahnya perhatian pemerinta terhadap dunia pendidikan terlebih kusus di wilayah NTT”, ungkap Ketua GMNI Cabang Ende, Yohanes Lemba. Kamis (17/07/2025).
Lebih lanjut, Yohanes panggilan akrabnya mengungkapkan, dari informasi yang kami peroleh bahwa banyak anak terkendala mengambil ijazah hingga gagal melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Salah satu masalah dominan adalah pungutan biaya pendidikan yang terlalu mahal.
“Rata-rata biaya sekolah di NTT terlalu mahal. Bisa mencapai Rp150 bahkan 200 ribu per bulan. Dan ini menjadi beban tanggungan oleh orang tua murid. Tentunya bagi keluarga tidak mampu, angka tersebut menjadi beban berat dan berdampak pada putus sekolah anak-anak mereka”, tutur Yohanes.
Yohanes mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran lebih besar, termasuk membatasi pungutan komite sekolah. Saat ini peraturan gubernur terkait pembatasan pungutan pendidikan sedang dirancang.
“Kami mendesak kepada Gubernur dan DPRD agar segera ambil tindakan. Sekolah harus bisa diakses semua anak, baik yang mampu maupun tidak”, desak Yohanes.
Yoman menyarankan pembangunan sekolah baru di wilayah pedalaman dan kepulauan agar jarak tidak lagi menjadi hambatan. Ia menekankan, pendidikan adalah hak konstitusional setiap anak yang wajib dijamin negara.
Pedoman Pendidikan Bagi Anak Bangsa
Pendidikan anak adalah hak setiap anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas, tanpa diskriminasi. Hal ini dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang hak anak dalam pendidikan, termasuk pendidikan formal dan nonformal.
Tentunya dalam pendidikan memiliki prinsip-prinsip dan landasan atau pedoman yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.
Pendidikan Gratis Bagi Anak Bangsa Menjadi Harapan Para Orang Tua
Donatus Talas salah satu orang tua yang berasal dari Ende menyampaikan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Pendidikan memegang peranan krusial bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan individu.
“Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pembangunan sosial. Dengan pendidikan yang berkualitas, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara”, tutur Donatus. Kamis (17/07/2025).
Donatus menyampaikan negara seharusnya menghadirkan pendidikan geratis bagi anak-anak bangsa. Karena untuk mencerdaskan anak-anak bangsa itu tugasnya negara. Yang pasti nantinya anak-anak muda inilah yang menjadi pemimpin masa depan bangsa.
“Diera kepemimpinan presiden Prabowo Subianto tentunya menjadi pusat perhatian kita bersama. Dimana prabowa menghadirkan program sekolah rakyat bagi orang-orang yang kurang mampu” lanjut Donatus
Donatus melanjutkan program sekolah rakyat ini tentunya kami mengharapkan untuk benar-benar mengoptimalkan sehingga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu.
” Kami mengharapkan mengoptimalkan program ini untuk bisa membantu kami masyarakat yang kurang mampu”, sambung Donatus.
Sebagai masyarakat yang berada dikabupaten Ende, ungkap Donatus, kiranya program sekolah rakyat bisa hadir juga disini. “Tentunya ini harapan besar kami sebagai masyarakat”, tutupnya. (*)
