PASURUAN, KanalNews.id – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mematangkan kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.
Komitmen ini diperkuat melalui gelaran Rapat Koordinasi (Rakor) MBG yang berlangsung di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Kamis (11/6/2026) kemarin.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dihadiri oleh jajaran Satgas MBG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koordinator Wilayah SPPG, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), mitra SPPG, serta tim pengawas dan ahli gizi wilayah setempat.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rusdi Sutejo menandatangani pakta integritas bersama perwakilan mitra SPPG Kabupaten Pasuruan. Penandatanganan ini menjadi payung komitmen bersama untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai dengan regulasi baku yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain penguatan komitmen, Pemkab Pasuruan juga meresmikan Ruang Sekretariat Satgas MBG serta meluncurkan mobil operasional Satgas MBG secara virtual. Fasilitas ini dialokasikan untuk memperketat kontrol kualitas di lapangan.
“Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga oleh kualitas pelayanan, pengawasan yang berkelanjutan, serta koordinasi yang kuat antar-seluruh pihak yang terlibat,” tegas Rusdi Sutejo dalam arahannya.
Bupati menambahkan bahwa tim Satgas MBG, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, kini memiliki instrumen bergerak untuk memantau langsung aktivitas produksi dapur-dapur penyedia gizi.
“Mobil operasional ini akan mendukung tugas Satgas dalam melakukan pengawasan langsung ke dapur-dapur SPPG. Tujuannya agar seluruh layanan dan kegiatan benar-benar berjalan sesuai standar transparan dan profesional,” tandasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam koordinasi tersebut, ekspansi penyediaan layanan gizi di Pasuruan terus menunjukkan tren positif guna menjangkau penerima manfaat secara merata.
Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Pasuruan, Aisha Rahma, memaparkan rincian status unit pelayanan saat ini.
“Total Terdaftar130 SPPG Status, Aktif/Beroperasi 109 unit SPPG, Status Persiapan 21 unit SPPG (tahap pengembangan), ” ungkapnya.
Aisha menekankan terdapat tiga parameter utama yang tidak boleh ditoleransi demi tercapainya standarisasi pelayanan yang ideal di setiap unit, yaitu:
1. Kelengkapan Infrastruktur: Standardisasi alat masak dan ruang produksi harian.
2. Kualitas Menu: Pemenuhan takaran nutrisi dan higienitas sajian secara ketat.
3. Kelayakan Operasional: Tata kelola SDM relawan dan efisiensi rantai distribusi harian.
“Ketiga aspek tersebut sangat menentukan kualitas pelayanan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan berdampak langsung pada kinerja relawan, kualitas menu, hingga mutu pelayanan kepada penerima manfaat,” urai Aisha.
Pihak BGN juga mendorong masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam fungsi kontrol sosial dengan mengirimkan masukan konstruktif, kritik, atau saran langsung ke pengelola jika mendapati kendala teknis di lapangan.
Menutup keterangannya, Rusdi Sutejo kembali menegaskan bahwa agenda prioritas nasional ini merupakan bentuk investasi jangka panjang daerah untuk menyongsong pembangunan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan kompetitif. (*)
