OPINI, KanalNews.id – Raja Ampat merupakan gugusan kepulauan di ujung barat Papua bukan hanya surga bagi para penyelam dan pecinta alam, tetapi juga salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Dengan lebih dari 75% spesies karang dunia terdapat di perairannya, Raja Ampat menjadi salah satu titik penting dalam konservasi global.
Maka tidak mengherankan jika kebijakan terkait tata kelola sumber daya alam di wilayah ini mendapat perhatian luas. Salah satunya adalah pencabutan sejumlah izin usaha yang belakangan menjadi sorotan publik.
Pemerintah mengklaim pencabutan ini dilakukan karena banyak izin yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang laut dan darat serta dinilai merusak lingkungan.
Di permukaan, langkah ini tampak sebagai kemenangan bagi aktivisme lingkungan dan masyarakat adat yang selama ini menyuarakan perlindungan atas tanah dan laut mereka.
Namun jika ditelisik lebih dalam, muncul kekhawatiran bahwa pencabutan izin tersebut bukan semata demi kelestarian alam melainkan sebagai bagian dari siklus kekuasaan dan perebutan kepentingan ekonomi yang baru.
Dari perspektif ekologi, pencabutan izin usaha memang bisa menjadi awal pemulihan ekosistem. Studi oleh Burke et al. (2011) dari World Resources Institute menunjukkan bahwa aktivitas industri seperti pertambangan, pariwisata massal yang tidak terkontrol serta pembangunan infrastruktur skala besar dapat mempercepat kerusakan terumbu karang hingga 50% lebih cepat dibanding kawasan yang dikelola secara konservatif.
Namun, pencabutan izin tanpa rencana pemulihan (restorasi ekologis) dan tanpa adanya sistem tanggung jawab yang jelas dari para pelaku usaha justru menimbulkan pertanyaan besar. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan yang sudah terjadi? Di mana peran negara dalam mengawasi dan memastikan bahwa kerugian ekologis dan sosial tidak dibiarkan begitu saja?
Fakta bahwa banyak dari izin yang dicabut telah berlangsung selama bertahun-tahun menunjukkan lemahnya pengawasan dan inkonsistensi kebijakan. Dalam banyak kasus, izin diberikan tanpa melalui kajian lingkungan strategis (KLHS) atau pelibatan masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah adat. Ini bukan hanya soal teknis administrasi tetapi menyangkut pelanggaran hak-hak dasar masyarakat lokal.
Aspek paling krusial dalam kontroversi ini adalah posisi masyarakat adat dan lokal. Mereka yang telah hidup berdampingan dengan alam Raja Ampat selama ratusan tahun justru sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) yang seharusnya dijunjung tinggi dalam perlindungan masyarakat adat kerap diabaikan.
Pencabutan izin usaha seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengembalikan hak-hak pengelolaan sumber daya kepada masyarakat lokal. Namun yang terjadi justru sebaliknya, banyak komunitas tidak tahu-menahu soal pencabutan ini, apalagi dilibatkan dalam perencanaan wilayah pasca pencabutan.
Tidak ada kejelasan apakah wilayah yang telah dibebaskan dari izin akan dikembalikan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara lestari atau malah menjadi lahan rebutan baru bagi investor lain yang lebih dekat dengan penguasa.
Solusi dari semua ini bukan sekadar pencabutan izin usaha melainkan restrukturisasi total terhadap tata kelola kawasan konservasi. Dibutuhkan transparansi data, audit independen atas dampak lingkungan dari aktivitas bisnis di masa lalu, serta mekanisme restorasi yang melibatkan komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan utama.
Kebijakan harus berpijak pada ilmu pengetahuan, prinsip keadilan ekologis serta penghormatan terhadap kearifan lokal. Model seperti community-based natural resource management (CBNRM), yang terbukti sukses di beberapa negara, bisa menjadi alternatif. Model ini menempatkan masyarakat lokal sebagai pengelola utama sumber daya mereka dengan dukungan teknis dan regulatif dari negara.
Penulis: Abdul Manan, S.H (Praktisi Hukum)
