SUMENEP, kanalnews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2024. Selasa (28/03/2023).
Kegiatan perumusan rencana pembangunan yang bertempat di Lantai 2 Kantor Bupati Sumenep, dihadiri langsung oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Forkopimda, serta jajaran Pimpinan OPD.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi mengatakan, bahwa konsep Musrenbang RKPD kali menekankan pendekatan partisipatif, sehingga programnya mampu menjawab masalah di wilayahnya masing-masing.
“Musrenbang merupakan wahana sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Sumenep, yang konsep perencanaannya dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,” katanya saat membuka Musrenbang RKPD 2024. Selasa (28/03/2023).
Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, Musrenbang menjadi momentum yang penting untuk menyatukan pola pikir atau aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan, sehingga dapat mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintahan.
“Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD 2024 hendaknya mampu mensinergikan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, untuk mendukung menyukseskan pembangunan di daerah,” ujar Ketua DPC PDIP Sumenep itu.
Bupati Fauzi juga menjelaskan, kekuatan APBD Sumenep sangat terbatas, sehingga program yang dilaksanakan harus mengacu kepada program prioritas daerah, supaya dampak dari anggaran yang dialokasikan mampu menjawab permasalahan dan tantangan secara tepat.
“Tentu saja, dengan keterbatasan APBD 2024 ini, tidak semua harapan dan ekspektasi masyarakat bisa diakomodir dalam RAPBD, sehingga seluruh pihak yang terlibat langsung dalam setiap tahapan agar senantiasa bersinergi,” ungkap Suami Nia Kurnia itu.
Adapun program prioritas hasil Musrenbang RKPD 2024 di antaranya; untuk pendidikan, kesehatan dan lingkungan asri, ekonomi kawasan, perdagangan dan UMKM.
Selain itu juga, diprioritaskan untuk industri pariwisata dan ekonomi kreatif, tata kelola pemerintahan, penanganan masalah sosial, infrastruktur kepulauan, dan perhubungan. (Hil/Red).
