PASURUAN, KanalNews.id — Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Pasuruan, Yudie Andi Prasetya, memberikan klarifikasi mendalam terkait dinamika pendataan dan perubahan desil penerima bantuan sosial (bansos).
Penjelasan ini disampaikan untuk merespons aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Poros Tengah terkait kesimpangsiuran data penerima manfaat di wilayah Kota Pasuruan.
Yudie sapaan akrabnya menjelaskan bahwa perubahan status kepesertaan bansos terjadi akibat adanya pembaruan dan integrasi sistem pendataan secara nasional.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kini telah digabungkan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan P3KE. Penggabungan tiga sistem ini membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok (desil).
“Karena adanya penambahan variabel baru dari penggabungan data ini, beberapa penerima manfaat mengalami pergeseran desil. Umumnya, bansos diperuntukkan bagi warga di desil 1 hingga 4, kecuali PBI Kesehatan yang mengover hingga desil 5. Warga yang desilnya melonjak ke atas angka tersebut otomatis keluar dari kepesertaan,” ujar Yudie. Senin (14/9/26)
Pemerintah membuka ruang bagi warga yang merasa berhak namun terdepak dari sistem melalui mekanisme usul sanggah. Pengajuan dapat dilakukan melalui dua jalur utama: aplikasi Cek Bansos secara mandiri atau melapor langsung ke tingkat kelurahan melalui pengurus RT/RW dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Setiap usulan di tingkat kelurahan akan ditindaklanjuti melalui musyawarah kelurahan (Muskel).
Proses usul sanggah memerlukan kelengkapan bukti fisik, seperti foto kondisi rumah terbaru, serta verifikasi lapangan. Mengingat keterbatasan personel Dinsos untuk menyisir seluruh wilayah, peran aktif PSM dan pengurus RT/RW di lapangan menjadi kunci utama pencatatan kondisi riil warga.
Dalam kesempatan tersebut, Yudie juga memberikan penegasan krusial terkait faktor lain yang menyebabkan bansos terhenti. Salah satunya adalah keterlibatan anggota keluarga dalam aktivitas judi online.
“Satu Kartu Keluarga (KK) otomatis akan di-blacklist dari daftar penerima bansos jika ada salah satu anggota keluarganya yang terindikasi terlibat judi online,” tegasnya.
Seluruh data pengajuan sanggahan dari kelurahan akan dikumpulkan dan dikirimkan oleh Dinas Sosial ke pemerintah pusat secara berkala setiap bulan melalui aplikasi resmi pusat.
Setelah seluruh data pendukung diinput dan diverifikasi secara berjenjang, penyesuaian atau penurunan desil membutuhkan estimasi waktu sekitar 3 bulan hingga status kepesertaan bansos dapat aktif kembali. (*)
