Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Banyuwangi Fokus Daya Saing SDM dan Hilirisasi

Musrenbang
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fietiandani, Saat membuka Musrenbang RKPD 2027. (Foto: Budhi - Kanal News)

BANYUWANGI, KanalNews.id – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi. Jumat, 06 Maret 2026.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menetapkan arah pembangunan 2027 dengan menitikberatkan penguatan daya saing sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Bupati Ipuk sapaan karibnya mengatakan, penyusunan rencana pembangunan daerah dilakukan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Kondisi geopolitik dunia dinilai berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional maupun daerah.

Baca Juga :  Menteri KKP Bangun KNMP di Sumenep, Bupati Fauzi; Strategi Baru Dongkrak Ekonomi Nelayan

“Perencanaan penyusunan pembangunan daerah 2027 dihadapkan dalam situasi global yang tidak pasti. Konflik di Timur Tengah telah memicu gejolak ekonomi dunia. Berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, mengganggu rantai pasok, serta tekanan inflasi,” kata Ipuk. Jumat (06/03/2026).

Selain faktor global, sambung Bupati Ipuk, pemerintah daerah juga mempertimbangkan sejumlah isu strategis nasional dalam penyusunan RKPD 2027.

Baca Juga :  Polda Jatim Geser Puluhan Pejabat, Kapolres Pamekasan Ikut Dirotasi

Di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian global serta dampak perubahan iklim.

Pemerintah juga menargetkan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan pengurangan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kemudian transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta digitalisasi sektor-sektor produktif.

Baca Juga :  Peduli Tradisi Keilmuan Klasik Pondok Pesantren, Pemkab Sumenep Gelar MQK

Selain itu, peningkatan kualitas SDM akan ditempuh melalui reformasi pendidikan dan pemerataan layanan kesehatan.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. (*)