SURABAYA, KanalNews.id – Gara-gara polemik hibah Pokir (Pokok Pikiran) Dewan, Kantor Gubernur Jatim Didemo ratusan solidaritas mahasiswa dan santri anti korupsi. Kamis, 12 Oktober 2023.
Aksi demontrasi itu digelar guna merespon Ketua Majelis hakim pengadilan Tipikor Surabaya I Dewa Suardhita setelah menjatuhkan vonis 9 tahun penjara terhadap terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak, yang merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Jatim sekitar dua minggu lalu.
“Kasus tindak pidana korupsi hibah Pokir hingga saaat ini belum terdapat tanda – tanda bahwa kasus besar ini akan menyeret banyak pihak, ” teriak Kordinator Aksi Fathur Razi. Kamis (12/10/2023).
Seperti diketahui, sambung Razi panggilan kerennya, bahwa mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan modus ijon dana hibah pokir senilai Rp 39,5 miliar.
“Tentu kaus hibah Pokir ini bukan angka yang kecil sehingga proses korupsi ini sudah dipastikan akan melibatkan banyak pihak tak terkecuali pihak eksekutif, ” ungkapnya.
Bahkan menurut Razi menyampaikan, bahwa KPK sebelumnya menyatakan siap mengembangkan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur.
Pengembangan itu dilakukan, teriak Razi, dilakukan berdasarkan beberapa temuan yang menjadi bukti dalam penggeledahan maraton di Jawa Timur yang dilakukan pada awal tahun 2023.
“Beberapa lokasi yang digeledah tim penyidik yakni ruang kerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, ruang kerja Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak, ruang Sektretaris Daerah Adhy Karyono, Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, ” paparnya.
“Maka dari itu kami dari Solidaritas Mahasiswa dan Santri Anti Korupsi mengadakan Aksi dengan tuntutan. Pertama, Mendesak KPK melakukan penyidikan lebih mendalam kepada pihak-pihak terkait selain Tersangka Sahat Tua Simanjuntak. Terkhusus pada Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, ” timpalnya.
Apalagi, Razi manambahkan, mengingat dana hibah yang dikelola oleh pihak Pemerintah Provinsi Jatim memiliki jumlah yang lebih banyak dari yang dikelola oleh DPRD Jatim.
“Kedua, Menuntut KPK untuk kembali mendalami dugaan kasus korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim, mengingat besarnya kerugian negara yang telah disebabkan oleh kasus korupsi dana hibah tersebut, ” pintanya.
“Ketiga, Menuntut KPK untuk segera menuntaskan kasus korupsi dana hibah di Provinsi Jawa Timur agar ke depan dapat benar-benar menjadi daerah yang berintegritas dan bersih dari Korupsi, ” pungkasnya. (Man/Red).
