Mendagri: Inflasi Kepulauan Bangka Belitung Tetap Konsisten di Angka Terendah

Bangka Belitung
Gubernur Bangka Belitung Saat Mengikuti Meeting Bersama Mendagri. (Foto : Diskominfo Babel For Kanal News).

Pangkal Pinang, kanalnews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan apresiasinya kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi dengan angka terendah untuk pengendalian inflasi.

Melansir babelprov.go.id dikabarkan bahwa Mendagri menyampaikan apresiasinya melalui Aplikasi Zoom secara virtual bertempat di ruang Vidcon Gubernur Babel, Senin (27/02/2023).

“Dari hasil data yang ada di Kemendagri, Badan Pusat Statistik, angka terendah untuk pengendalian  inflasi provinsi, itu adalah Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih banyak untuk Pak Ridwan Djamaluddin, hormat saya pak, Babel telah berapa kali bisa mempertahankan dengan baik angka 4,94%,” kata Mendagri. Senin (27/02/2023).

“Pak Ridwan juga konsisten terjaga di bawah 5%, Kota Pangkal Pinang juga baik 4,68%. Sebetulnya kita ingin tahu resepnya, bagaimana Bangka Belitung bisa mengendalikannya,” tambahnya lagi.

Hal tersebut diungkapkan Mendagri Tito Karnavian pada rapat mingguan Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2023.

Dirinya juga mengungkapkan Kabupaten Merauke sebagai Kabupaten dengan tingkat inflasi terendah di seluruh Indonesia, yakni 4,41%.

Baca Juga :  Tak Hanya Penghasil Timah, Provinsi Babel Juga Memiliki Potensi Bahari Luar Biasa

Sementara provinsi dengan tingkat inflasi di atas rata-rata nasional 5,28%, adalah provinsi Bengkulu 6% yang rangkingnya turun sama dengan minggu sebelumnya, sedangkan Kota yang tertinggi tingkat inflasinya adalah Kota Bukit Tinggi dengan 7,17%, dan Kabupaten tertinggi adalah Kabupaten Banyumas 6,16%.

Dalam rapat tersebut, Mendagri memaparkan arahan Presiden Jokowi sebagai hasil rapat pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Balikpapan 23 Februari 2023 kemarin.

Berikut arahan Presiden Jokowi yang disampaikan Mendagri:

Pertama, peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat dengan memanfaatkan event-event seni dan olahraga, mempermudah perijinan dan promosi desa wisata.

Kedua, hilirisasi produk.

Ketiga, ketersediaan pangan dengan memastikan ketersediaan pangan di daerah, kontrol langsung dengan turun ke pasar.

Keempat, belanja produk dalam negeri.

Kelima, peningkatan iklim investasi.

Keenam, penurunan stunting, dan ke tujuh, masa depan tenaga honor.

Penyebab menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menurutnya adalah, karena adanya suap pada perizinan ekspor impor, sistem politik yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, berbelit-belit dan suap di bidang perizinan berusaha.

Baca Juga :  Berani Palsukan Absensi SIC, Bupati Sumenep Kecewa Atas Kelakuan Buruk 509 ASN Nakal

Untuk itu, hal tersebut menjadi kerja sama dan kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah, tidak bisa dikerjakan pusat sendiri, ataupun daerah sendiri.

Inflasi sendiri dipengaruhi oleh komponen penyumbang inflasi antara lain, inflasi barang jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah (administered prices), contoh tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, tarif transportasi. Inflasi barang jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak (volatile foods), contoh ayam ras, cabai rawit, beras.

Secara umum, yang perlu diwaspadai dan menjadi prioritas adalah masalah beras, cabai merah, bawang merah, dan minyak goreng.

“Kita perlu pendataan kembali, tiap-tiap daerah harus bottom up. Beras, cabai merah, bawang merah, kira-kira targetnya sesuai gak. Ada juga beberapa daerah yang variatif mengalami kenaikan yaitu telur ayam ras, bawang putih, dan ikan kembung,” jelasnya.

Hal-hal tersebut perlu menjadi intervensi dari pemerintah pusat melalui, badan pangan, kementerian perdagangan, kementerian pertanian, dan semua stakeholder BUMN terkait.

Baca Juga :  Dua Terduga Pelaku Penyelewengan 800 Liter BBM Bersubsidi Ditetapkan Sebagai Tersangka

Selain itu, dirinya mengimbau langkah-langkah gerakan tanam yang harus terus dilakukan. Kemudian distribusi minyak goreng, yang menjadi kunci adalah produksi dari pusat untuk meyakinkan produsen agar memproduksi sesuai dengan DMO, distribusi tepat sasaran dengan bekerjasama dengan daerah kepala dinas perdagangan, inspektorat, dan para penegak hukum

“Kemudian tolong setiap daerah bisa mengidentifikasi permasalahan di daerahnya masing-masing, terutama yang volatile foods atau barang-barang yang mudah berubah harganya karena mekanisme pasar,” pungkasnya.(Imran/Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *