APBD Sumenep Masih Tergantung Pusat, Legislator PKB Minta Ekskutif Lebih Kreatif Tingkatkan PAD

APBD Sumenep Masih Tergantung Pusat, Legislator PKB Minta Ekskutif Lebih Kreatif Tingkatkan PAD
Irwan Hayat, Legislator PKB Sumenep Meminta Ekskutif Lebih Kreatif Tingkatkan PAD. (Foto: Kanal News).

SUMENEP, kanalnews.id – Hingga kini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, masih terkategorisasi belum mandiri.

Sebab masih ketergantungan sama pemerintah pusat masih cukup tinggi, hal tersebut terlihat dari postur PAD yang hanya kisaran 10% dari keseluruhan APBD Sumenep.

Bacaan Lainnya

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Legislator muda PKB Irwan Hayat, Ia mengatakan, bahwa kekuatan APBD Sumenep selama ini masih jauh dari kata mandiri. Sebab kebutuhan Anggaran Belanja Daerah 90% masih tergantung pada dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

“APBD kita itu hingga saat ini masih tergantung anggaran pemerintah pusat,” kata Irawan Hayat kepada kanalnews.id. Kamis (06/042023).

Lebih lanjut, Politis yang terkenal energik itu mengaku tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi Sumenep jika kondisi keuangan negara lagi tidak baik-baik saja.

Sedangkan kebutuhan belanja daerah, baik belanja modal, belanja langsung serta belanja pegawai masih cukup besar.

Apalagi Sumenep sebagai kabupaten kepulauan dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,2juta Jiwa dan luas mencapai 2.093,47 km2 (209.347 Ha). Terbagi menjadi 27 Kecamatan, 340 Desa dan 4 Kelurahan, 1.563 Dusun, 1.774 Rukun Warga (RW), 5.569 Rukun Tetangga (RW), dengan jumlah pulau sebanyak 126 pulau, yaitu 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Ini semua menjadi beban pemerintah yang harus terpenuhi segala sektor hajat publiknya.

“Jadi kita tidak bisa membayangkan nasib Sumenep jika anggaran pemerintah pusat kolaps,” ujar Irwan.

Oleh sebab itu, sambung Politisi partai besutan Abdurrahman Wahid itu, pihaknya meminta pemerintah daerah mulai saat ini untuk lebih kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami minta mulai saat ini pemerintah daerah lebih kreatif meningkatkan PAD agar kekuatan APBD kita lebih signifikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Legislator Asal Daerah Pilihan (Dapil) 3 (Ganding, Guluk-Guluk dan Pragaan) itu menejelaskan bahwa, sektor pariwisata dan UMKM satu kesatuan integral yang mesti dikembangkan secara optimal pengelolaannya. Peningkatan sektor tersebut dapat berdampak signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumenep.

Daerah-daerah yg memiliki basis finansial kuat seperti Yogyakarta, Bali dan Banyuwangi pastilah memiliki potensi wisata yg besar yang pengelolaannya cukup bagus.

Di Kabupaten Sleman Yogyakarta misalnya, PAD-nya hampir mencapai 50% dari keseluruhan APBD. Di Kabupaten tersebut wisatanya maju, UMKM-nya maju sehingga berakibat positif pula pada sektor lainnya.

Sementara dalam postur APBD Sumenep, masih kata Irwan, seperti yang dilaporkan Bupati Sumenep Achmad Fauzi, pada LKPJ Bupati tahun 2022, PAD hanya menyumbangkan 10% ke APBD.

“Jadi PAD kita itu saat ini masih belum mampu menopang kekuatan APBD kita, oleh sebab itu kami mendorong ekskutif tingkatan PAD, salah satunya melalui sektor pariwisata,” pungkas mantan aktivis PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu. (Hil/Red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *