SUMENEP, KanalNews.id – Direktur Jong Sumekar, Siswadi, pesimis dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep yang baru dilantik pada 21 Agustus 2024 kemarin.
Sebab menurutnya, mayoritas partai politik (Parpol) yang menjadi kendaraan politiknya saat ini telah dikuasai oleh petahana. Hal ini dilakukan untuk mengamankan rekomendasi politik dan pemerintahan Sumenep ke depan.
Siswadi menilai, penguasaan parpol ini membuat anggota dewan sulit bersikap kritis. Mereka berada dalam kendali parpol, terutama yang mendukung Achmad Fauzi Wongsojudo.
“Secara politik, sulit bagi anggota dewan melawan perintah partainya,” kata pria yang akrab disapa Adi itu pada KanalNews.id. Senin pagi (26/8/2024).
Apalagi menurutnya, anggota dewan yang baru dilantik sebagai legislatif itu berpotensi hanya mengikuti instruksi partai, bukan menjalankan fungsi pengawasan.
Tak hanya itu, Siswadi mengkhawatirkan dewan akan lebih fokus pada bagi-bagi jatah program aspirasi (pokir), alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Saya sangat pesimis mereka bisa kritis terhadap pemerintah. Bisa jadi mereka hanya bermufakat untuk kepentingan pribadi dan partainya,” tegas Siswadi.
“Kondisi seperti ini cendrung akan melemahkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif, ” ujarnya menimpali.
Siswadi juga menambahkan, dengan mayoritas parpol berada di bawah kendali petahana, keseimbangan politik di Sumenep terancam. Parpol yang seharusnya menjadi kontrol, justru menjadi alat politik petahana.
Karena itu, sambung Adi berharap ada perlawanan dari anggota dewan yang berani bersikap independen. Namun, ia mengakui, harapan ini cukup sulit tercapai mengingat tekanan politik yang ada saat ini seakan berlindung dibawah kendali petahana.
“Untuk bisa konsisten dengan tugasnya, anggota dewan butuh keberanian luar biasa untuk melawan arus ini,” katanya.
Oleh sebab itu, dalam situasi ini, masyarakat Sumenep diharapkan tetap kritis dan aktif mengawasi kinerja dewan.
“Kita tidak boleh pasif. Pengawasan publik sangat penting untuk menjaga demokrasi,” pungkas mantan aktivis PMII Yogyakarta itu. (*)
