SUMENEP, KanalNews.id — Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, berpeluang menjadi salah satu rujukan model pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Direktorat Pembangunan Indonesia Barat Bappenas memilih Pulau Kangean sebagai lokasi kajian kebijakan inovatif pengembangan wilayah kepulauan.
Kajian tersebut tidak sekadar memotret kebutuhan infrastruktur, tetapi juga menyusun model pembangunan yang sesuai karakter geografis dan sosial masyarakat kepulauan.
Ketua Tim Program Penyusunan Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bappenas, Aditya Widya Pradipta, mengatakan Kangean memiliki karakteristik yang penting untuk dipelajari.
Apalagi menurut Aditya sapaan akrabnya mengatakan, bahwa wilayah itu dinilai dapat mewakili salah satu tipologi kepulauan bagian tengah Indonesia dalam merumuskan pola pembangunan yang lebih luas.
“Harapannya setelah kunjungan ini bisa tergambar secara menyeluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumenep,” kata Aditya pada Jumat. (04/09/2026).
Lebih lanjut, Aditya menjelaskan, Tim Bappenas mengkaji sejumlah dimensi, mulai dari transformasi ekonomi, infrastruktur, konektivitas, hingga ketahanan pangan, air, dan energi.
Tak hanya itu, Aspek lingkungan hidup serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari kajian untuk memastikan kebijakan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
“Selain itu, kajian juga mengacu pada kinerja pembangunan kepulauan melalui Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.
Bahkan menurut Aditya, Sumenep menjadi satu dari empat daerah yang dipilih dalam penyusunan kebijakan tersebut. Tiga daerah lainnya ialah Natuna, Sabang, dan Kepulauan Seribu.
Dari kajian lapangan, Bappenas akan menyusun standar dan model pembangunan kepulauan, termasuk sejumlah quick wins yang dapat diterapkan di Kangean dan pesisir Sumenep.
“Kami dengan hasil kajian ini sebagai bahan utama dalam penyusunan kebijakan inovatif yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto menempatkan konektivitas dan layanan dasar sebagai bagian penting dalam pembangunan kawasan kepulauan.
Arif panggilan akrabnya, sebelumnya menegaskan pemerintah daerah membutuhkan dukungan kebijakan untuk memperkuat infrastruktur transportasi, sumber daya air, kesehatan, dan konektivitas antarpulau.
“Pemkab Sumenep berkomitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan,” kata Arif. Rabu (09/09/2026).
Menurut Arif, kebutuhan pembangunan kepulauan harus disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Kajian Bappenas, menurut Arif, dinilai relevan dengan kebutuhan tersebut karena melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan.
“Yang jelas, tim Bappenas dalam prosesnya berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat hasil kajian, sekaligus menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta ketahanan hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Sumenep,” ujarnya
Arif juga menjelaskan, Bappenas menargetkan penyusunan kebijakan rampung pada akhir Desember 2026. Hasil kajian selanjutnya akan menjadi bahan tindak lanjut program pembangunan.
“Bagi Sumenep, kajian ini menjadi peluang untuk membawa persoalan kepulauan ke dalam kerangka kebijakan pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sebab menurutnya Kabupaten Sumenep memiliki wilayah daratan dan kepulauan dengan karakter geografis yang menuntut pendekatan pembangunan berbeda.
“Karena itu, hasil kajian di Kangean ini diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi melahirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” harapnya. (8)
