SUMENEP, KanalNews.id – Gejolak Partai Nasdem Sumenep, Madura, Jawa Timur, semakin memanas, hal itu dipicu karena pengelolaan dana Banpol yang tidak transparan. Bahkan bendaharanya mengaku tidak pernah dilibatkan.
Oleh sebab itu, Bendahara Umum DPD Partai Nasdem, Taufiqurrahman, mengirimkan surat pernyataan kepada Bakesbangpol Sumenepr, soal transparansi pencairan dana Banpol yang selama 4 tahun tidak ia ketahui.
Dalam surat pernyataan tersebut, Taufiqurrahman ingin mengetahui sejauh mana pencairan dana Banpol khusus DPD Partai Nasdem Sumenep yang diklaim tidak pernah melibatkan dirinya sebagai bendahara.
“Selama saya menjadi Bendahara Umum DPD Partai Nasdem Sumenep tidak pernah menandatangani surat-surat tentang keuangan, termasuk dana Banpol dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, baik pencairan ke bank ataupun pengelolaannya, termasuk juga SPJ yang disampaikan ke Bakesbangpol,” Tulis Taufiqurrahman dalam surat pernyataan yang dikirim ke Bakesbangpol Sumenep, Rabu (22/5/224) siang.
Labih lanjut, Taufiq panggilan akrabnya juga menyampaikan dalam surat itu bahwa sebagai Bendahara Umum DPD Partai Nasdem Sumenep tidak pernah difungsikan sesuai tupoksi sebagai bendahara.
“Oleh karena itu saya mohon kepada Bakesbangpol Kabupaten Sumenep demi amannya dana Banpol, karena selama ini dana Banpol tidak digunakan sesuai fungsinya,” terang Taufiq merinci.
“Maka kami mohon kepada Bakesbangpol Kabupaten Sumenep untuk tidak mencairkan dana Banpol tahun 2024 sampai Bapak Hosni selaku Ketua DPD Partai Nasdem Sumenep memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan semua pengurus DPD dan DPC se Kebupaten Sumenep,” timpalnya.
Diketahui, surat pernyataan resmi yang dilayangkan Taufiqurrahman ke Bakesbangpol Sumenep diantarkan oleh 4 orang Ketua DPC Partai Nasdem Sumenep, meliputi Kecamatan Guluk-guluk, Pragaan, Saronggi dan Kalianget.
Merespon hal itu, Kepala Bakesbangpol Sumenep, Achmad Dzulkarnain, melalui Kabid Politik dan Ormas, Moh. Bahaudin, mengaku heran atas peristiwa yang terjadi di DPD Partai Nasdem.
“Kami baru kali mendapatkan kasus, ada yang protes dari anggota Partai Nasdem terkait pencairan dana Banpol dan mengaku tidak tahu pencairannya,” kata dia saat diwawancara media di kantornya.
Pihaknya menegaskan, bahwa akan melakukan sejumlah langka untuk mengatasi persolan yang terjadi di DPD Partai Nasdem Sumenep.
“Untuk pencairan dana Banpol khusus tahun 2024 bagi Partai Nasdem akan koreksi dulu, apakah benar pakai tanda tangan bendaharanya atau bukan,” kata dia menegaskan.
Meski demikian, Moh. Bahaudin tidak bisa mengeluarkan bukti pencairan dana Banpol DPD Partai Nasdem Sumenep yang sudah cair sejak tahun 2020 hingga 2023.
“Kalau untuk bukti berkas pengajuan selama 4 tahun dari Partai Nasdem Sumenep kami masih menunggu arahan Pak Kaban, insyaallah hari Senin depan sudah ada petunjuk,” akuinya.
“Itu intinya selama 4 tahun terakhir Partai Nasdem sudah mencairkan dana Banpol. Tapi misal tahun sekarang tidak sesuai dengan tanda tangan bendahara pasti kami cut,” timpalnya lebih lanjut.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Sumenep, Moh. Hosni, menolak upaya konfirmasi wartawan.
Sebab, saat dihubungi oleh media melalui sambungan teleponnya, Moh. Hosni dengan saja menolak upaya konfirmasi tersebut. (*)
