SUMENEP, KanalNews.id — Aliansi Penyelamat Masyarakat Sumenep (APMS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Kamis, 4 September 2025.
Aksi itu menyoroti polemik pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sumekar Line, yang dinilai sarat kepentingan serta dugaan penyalahgunaan wewenang.
Koordinator lapangan aksi, Dedy Wahyudi, menyebut PT Sumekar Line menerima suntikan dana Rp4 miliar dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) menjelang Pilkada 2024.
“Jumlah itu sangat fantastis bagi ukuran BUMD yang sedang sakit kronis. Berdasarkan kajian kami, penggelontoran dana tersebut sarat konflik kepentingan,” teriak Dedy dalam orasinya. Kamis (04/09/2025).
APMS menilai ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Yayak Nurwahyudi, Kepala Disperkimhub, yang juga menjabat Komisaris Utama PT Sumekar Line.
“Seorang pejabat publik menggunakan kewenangannya untuk menyuntikkan dana kepada perusahaan yang ia duduki. Ini bentuk penyalahgunaan wewenang yang tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Dalam orasinya Dedy juga menyoroti dugaan penunggakan gaji karyawan PT Sumekar Line. Kondisi itu menunjukkan ketidakberesan pengelolaan BUMD tersebut.
“Bagaimana mungkin gaji karyawan tidak dibayarkan, sementara dana miliaran rupiah bisa digelontorkan. Ini mencederai rasa keadilan,” ucapnya.
Dalam aksinya, APMS mendesak Bupati Sumenep menemui massa secara langsung. Menurut mereka, sikap bupati akan membuktikan konsistensi terhadap tagline kepemimpinannya, Bismillah Melayani.
“Kalau bupati tidak berani menemui rakyatnya, berarti tagline itu hanya slogan kosong,” pungkasnya. (*)
