SUMENEP, KanalNews.id — Polemik pengisian Pertalite menggunakan jerigen di SPBU 54.694.01 Kolor, Sumenep, mendapat sorotan tajam dari Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur, Sulaisi Abdurrazaq.
Sulaisi sapaan akrabnya menilai persoalan sulitnya masyarakat memperoleh Pertalite tidak semestinya selalu diarahkan kepada pemerintah.
Menurutnya, tata kelola dan pengawasan SPBU perlu dipertanyakan ketika BBM bersubsidi diduga diambil menggunakan jerigen yang diangkut menggunakan kendaraan pribadi.
“Peristiwa yang seperti itu yang membuat kita susah. Seolah-olah masalahnya ada pada pemerintah. Padahal sesungguhnya masalahnya ada pada manajemen SPBU,” kata Sulaisi, Kamis (10/9/2026).
Lebih lanjut, Sulaisi mengatakan, pasokan Pertalite ke Madura pada dasarnya tetap dikirim sebagaimana biasanya. Karena itu, Ia menilai kondisi di lapangan tidak tepat jika langsung disebut sebagai panic buying.
“Di Madura ini sebenarnya tidak ada panic buying. Yang ada itu, begitu Pertalite sampai, sudah ada yang jemput. Misalnya jam 12 malam, seperti itu, menggunakan jerigen,” ungkapnya.
Menurut Advokat muda asal SUMENEP itu juga menjelaskan, pola pengambilan BBM menggunakan jerigen itu perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan distribusi sekaligus keselamatan.
“Dari sisi regulasi jelas-jelas bertentangan dengan hukum, tidak boleh. Itu rawan terbakar. Apalagi jerigen itu digunakan untuk mengambil BBM,” tegasnya.
Sorotan Sulaisi semakin kuat ketika pengambilan Pertalite disebut menggunakan kendaraan pribadi.
Bahkan Ia mempertanyakan alasan kendaraan seperti mobil Avanza digunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi dalam jeriken.
“Apalagi yang mengambil pakai mobil, misalnya seperti mobil Avanza. Itu kan berarti menandakan dia bukan dari kelompok orang kecil,” ujarnya.
Sulaisi menegaskan, Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang semestinya dapat diakses masyarakat sesuai peruntukannya. Karena itu, pengawasan distribusi di tingkat SPBU dinilai penting agar penyaluran BBM bersubsidi tidak berpotensi merugikan masyarakat.
Oleh sebab itu, Sulaisi meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai ada atau tidaknya kelangkaan Pertalite.
Menurutnya, hal yang lebih penting ialah memastikan BBM bersubsidi yang telah dikirim benar-benar tersalurkan secara tertib dan tepat sasaran.
“Jangan sampai kemudian masyarakat sulit mendapatkan Pertalite, sementara ketika stok datang sudah ada pihak tertentu yang mengambil menggunakan jeriken. Ini yang harus dilihat dan diawasi,” tandasnya.
Ketua APSI Jawa Timur itu juga menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan siapa pemilik SPBU yang diduga melakukan pelanggaran.
Menurutnya, setiap pengelola SPBU wajib mematuhi aturan pemerintah, terutama karena distribusi BBM bersubsidi menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Siapapun yang punya pom atau SPBU kalau tidak taat aturan dan manajemen, kita tidak urus itu, kalau salah ya tetap salah. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya. (*)
