PASURUAN, KanalNews.id — Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo melantik dan mengambil sumpah 297 pejabat Pemerintah Kabupaten Pasuruan, di Auditorium Mpu Sindok, Kamis siang, 8 Januari 2026.
Pelantikan tersebut menjadi bagian penataan organisasi menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang baru.
Langkah ini ditujukan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam merespons kebutuhan dan aduan masyarakat.
Dari total ratusan pejabat dilantik, 16 orang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II, serta 105 orang menjabat administrator atau eselon III.
Pelantikan juga menandai penggabungan tiga dinas menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, dipimpin drh. Ainur Alfiah.
Sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama juga mengalami pergeseran posisi strategis di lingkungan Pemkab Pasuruan.
Pada kesempatan itu, Rakhmat Syarifudin dipercaya memimpin Dinas Ketenagakerjaan, sementara dr. Arma Roosalina menjabat Kepala Dinas Kesehatan.
dr. Ani Latifah ditugaskan sebagai Kepala Dinas Sosial P3A, dan Eka Wara Brehaspati memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Agus Mashadi dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Tri Agus Budiharto sebagai Sekretaris DPRD, serta Lilik Widji Asri memimpin Bapenda.
Selain itu, Bupati Rusdi juga melantik enam camat baru untuk memperkuat pelayanan di tingkat kecamatan.
Mereka adalah Eddy Santoso sebagai Camat Bangil, dr. Ugik Setyo Darmoko Camat Kraton, dan Joko Purnomo Camat Pasrepan.
Selain itu, Saiful Anwar Rohman dilantik sebagai Camat Puspo, Yudianto Camat Rembang, serta Zaki Yamani Camat Sukorejo.
Dalam sambutannya, Rusdi menegaskan mutasi jabatan bukan rutinitas administratif semata.
“Selamat untuk jabatan yang baru. Semoga amanah dan dapat memberikan energi baru,” kata Rusdi.
Ia berharap pejabat baru bersikap responsif dan cepat menindaklanjuti aduan masyarakat.
“Saya berharap para pejabat bisa responsif dan cepat dalam menerima serta menindaklanjuti aduan masyarakat,” ujarnya.
Rusdi juga menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan publik dan organisasi dibanding kepentingan pribadi.
“Kita laksanakan perubahan nomenklatur organisasi baru untuk efektivitas responsibilitas OPD di lingkungan Pemkab Pasuruan,” pungkasnya. (*)
