SUMENEP, KanalNews.id – Polemik yeng terjadi di tubuh NasDem Kabupaten Sumenep, semakin menjadi-jadi, pasalnya saat ini sudah sampai ke telinga pengurus DWP NasDem Jawa Timur.
Oleh sebab itu, Sekretaris DPW Jatim, Aminurokhman, mengaku akan segera melakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh jajaran DPD soal banyaknya laporan yang diterima termasuk di Kabupaten Sumenep, Madura.
Amin panggilan akrabnya menjelaskan, bahwa carut marut yang terjadi di DPD Partai NasDem Sumenep sudah menjadi atensi agar persoalannya tidak berlarut-larut.
“Nanti hasil evaluasi dan rumusannya kalau sudah selesai kami informasikan kembali,” kata Aminurokhman pada tim Kanal News di Sumenep, Jumat (24/05/2024).
Meski demikian, pihaknya belum berani mengeluarkan sanksi apapun terhadap DPD bermasalah di kabupaten atau kota yang ada di wilayah Jawa Timur.
“Yang jelas kami menunggu perintah pimpinan dulu, jika menyangkut internal, termasuk soal strategi menjelang Pemilukada dan lainnya,” ujarnya menegaskan.
Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan langkah konsolidasi dan evaluasi secara menyeluruh dari kondisi yang ada, termasuk carut marut yang terjadi di DPD Kabupaten Sumenep.
“Intinya kalau urusan internal secepatnya akan kami selesaikan dari DPW. Tradisi di Nasdem itu adalah mandatori dari pimpinan,” ungkapnya.
Dari informasi yang ia peroleh, DPW Partai Nasdem Jatim akan turun langsung menangani setiap persoalan yang terjadi di bawah.
“Pasti akan dilakukan dengan mekanisme yang adan di Partai Nasdem. Ketika mandatori itu diberikan tentu harus kita evaluasi, sejauh mana dia menjalankan tanggungjawabnya sebagai pimpinan,” tegas Amin.
Ditanya soal isu perubahan SK baru di DPD Partai Nasdem Sumenep, pihaknya menegaskan, akan segera menyampaikan langsung kepada Moh. Hosni selaku Ketua DPD Partai Nasdem Sumenep.
“Masih kita proses, dan kami evaluasi terlebih dahulu,” terang Amin dengan tegas.
Sementara itu, Moh. Hosni, masih teguh pendirian meminta agar ia segera dilaporkan jika ketahuan bersalah.
“Kalau saya memalsukan tanda tangan bendahara, silahkan laporkan saya, baik pencairan dana Banpol maupun SPJ,” kata Hosni dalam keterangannya, Kamis (23/5) kemarin.
“Jangan asal memfitnah, kalau ada bukti silahkan laporkan saya. Saya kira ini sudah pencemaran nama baik. Kalau saya salah, berarti bendahara juga salah, karena dia yang tanda tangan,” dalihnya lagi.
Moh. Hosni mengklaim, fitnahan yang ditujukan kepadanya semata-mata terjadi karena ada kepentingan dari oknum yang membenci dirinya.
“Sekarang kan tahun politik, maka dikala suara Nasdem ini tinggi atau bisa dikatakan sebagai pemenang maka pasti ada orang-orang yang ingin melakukan hal yang tidak baik,” pungkasnya. (*)
