SUMENEP, KanalNews.id – DPMD Kabupaten Sumenep bersama Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menggelar pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis digital. Kamis, 10 Oktober 2024.
Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes yang mengusung tema bertajuk “Optimalisasi Laporan Keuangan Berbasis Excel dan Aplikasi”, itu berlangsung di Aula Kantor DPMD Sumenep.
Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, menyatakan bahwa pelatihan ini bertujuan mengoptimalkan laporan keuangan BUMDes agar sesuai standar.
“Kami ingin BUMDes dapat mengembangkan usaha dan melaporkan keuangan dengan baik,” katanya saat membuka kegiatan itu. Kamis (10/10/2024).
Lebih lanjut, Anwar panggilan akrabnya menjelaskan, bahwa pelatihan itu juga penting untuk memberi wawasan terkait pelaporan keuangan yang akurat.
“Pengetahuan ini diperlukan agar pengelola BUMDes memahami pentingnya pelaporan keuangan secara digital,” jelasnya.
Anwar menambahkan, bahwa tiap Desa di Kota Keris harus fokus pada potensi Desanya, sebab potensi masing-masing Desa tentunya tidak akan sama.
“Tidak semua desa harus meniru usaha desa lain yang sudah berhasil dan sukses, karena potensi tiap desa berbeda-beda,” ungkapnya.
“Salah satu contoh desa yang memiliki BUMDes berhasil meraih penghargaan yakni BUMDes Desa Pagerungan Besar yang masuk tiga besar dengan usahanya di bidang pengembangan internet yang selama ini menjadi persoalan serius di Kepulauan Masalembu,” imbuhnya menjelaskan.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang PUEKD, Fadholi, menjelaskan bahwa ada sekitar 50 BUMDes mengikuti pelatihan tersebut, tujuannya untuk meningkatkan kapasitas BUMDes dalam penyusunan laporan keuangan.
“Sebab, hampir 90 persen BUMDes khususnya di Kabupaten Sumenep, pelaporan administrasi keuangannya sifatnya masih manual, bahkan ada yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran,” ujarnya.
Melalui pelatihan yang menghadirkan penyaji dari UTM ini, sambung Fadholi menjelaskan, sejumlah pengelola BUMDes administrasinya akan lebih baik lagi sesuai dengan amanah dalam PP, Permendes hingga Perbup berkaitan dengan pelaporan keuangan dan administrasi BUMDes.
“Ini juga demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana yang dikelola BUMDes,” tambahnya. (*)
