PASURUAN, KanalNews.id — Permasalahan data penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Pasuruan, terutama di wilayah Winongan dan Gondang, kian ruwet. Perangkat desa mengaku terbebani dengan sistem verifikasi dan validasi (verval) yang tidak berjalan semestinya.
Data verval yang diajukan desa sering tak terimplementasi. Sementara data lama dari pusat dinilai tidak akurat dan tidak mutakhir.
Seorang kepala desa di Kecamatan Gondang yang enggan disebut namanya menyebut kekacauan data tersebut pada Kamis, 30 Oktober 2025. Ia mengatakan, data Kementerian Sosial masih mencantumkan penerima yang sudah meninggal atau tergolong mampu.
“Kondisi ini sangat membingungkan. Data orang yang sudah meninggal masih mendapatkan bantuan. Sedangkan data akan dialihkan, kami tidak berkuasa mengubahnya,” ujar sang kades. Kamis (30/10/2025).
Ia menambahkan, pihak desa hanya bisa melaporkan melalui sistem verval untuk dikembalikan ke pusat. Namun, perubahan data jarang mendapat tanggapan.
Kades itu menyoroti dua persoalan utama: pertama, banyak warga yang kini sudah mampu secara ekonomi masih terdaftar sebagai penerima bansos, memicu kecemburuan sosial.
Kedua, data warga miskin yang baru diajukan desa sering gagal diverifikasi sistem, sehingga mereka tidak mendapat bantuan.
Masalah lain muncul pada pencairan bansos tunai melalui Bank BNI. Penerima yang gagal mengecek rekening di ATM disarankan ke Dinas Sosial, namun justru dipingpong kembali ke bank.
“Seolah-olah mereka lepas tanggung jawab dan enggan memberikan solusi terbaik agar penerima bisa mengambil haknya,” keluh Kades.
Melihat kerumitan ini, perangkat desa mendesak Pemerintah Kabupaten Pasuruan, khususnya Dinas Sosial, mengevaluasi sistem dan kinerja.
“Harapan saya Dinsos mendampingi proses verval, termasuk survei ke lokasi. Kalau ada penerima yang sudah meninggal, datanya bisa segera dialihkan,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan langkah konkret agar bantuan tepat sasaran. “Kita berharap Dinsos menempelkan stiker di rumah penerima bansos agar warga mampu tak lagi menerima bantuan,” ujarnya.
Keluhan serupa dilaporkan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Perbaikan sistem verval dan evaluasi lintas dinas dinilai mendesak agar bansos benar-benar tersalurkan kepada yang berhak. (*)
