PAMEKASAN, KanalNews.id – Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta pengusaha industri rokok di Madura, Jawa Timur, agar taat bayar pajak.
Hal itu disampaikan Ketua Komwasjak, Amien Sunaryadi saat berkunjung ke PT Bawang Mas Grup untuk berdialog dan berdiskusi dengan pengusaha rokok Madura. Rabu (07/01/2026).
Ketua Komwasjak, Amien Sunaryadi, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk memahami secara langsung persoalan dan harapan pelaku industri rokok, khususnya yang beroperasi di wilayah Madura.
“Jadi kalau dari kami, Komwasjak datang ke sini dalam rangka diskusi. Dari pertemuan ini kami jadi tahu problem dan harapan dari pelaku industri, khususnya pabrik rokok yang ada di Madura. Kami baru memahami problem yang ada dan aspirasi mereka,” kata Amien kepada awak media usai diskusi dengan pengusaha rokok se-Madura. Rabu (07/01/2026).
Lebih lanjut, Amien sapaan akrabnya menjelaskan, diskusi tersebut masih menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi konkret. Selanjutnya sejumlah persoalan yang disampaikan pengusaha rokok akan dikaji lebih lanjut sebelum disampaikan sebagai rekomendasi kepada Menteri Keuangan.
“Mengenai solusi, kami sudah diskusikan dengan H. Her sebagai langkah awal. Nanti ketika kami sudah di kantor, akan kami bahas kembali dan kami sampaikan rekomendasi kepada Pak Menteri Keuangan,” ujarnya.
Amien juga menjelaskan, dari sekian banyak permasalahan yang muncul, tidak semuanya harus diselesaikan melalui perubahan undang-undang.
Bahkan menurutnya, pendekatan yang lebih realistis adalah memfokuskan solusi yang bisa langsung ditangani oleh otoritas teknis di bawah Kementerian Keuangan.
“Kira-kira bagian mana yang solusinya bisa ditangani Pak Menteri Keuangan, dan mana yang cukup di level Dirjen Pajak atau Dirjen Bea dan Cukai. Kalau sudah menyangkut undang-undang, itu berat karena harus ke Presiden dan DPR,” jelasnya.
Oleh karena itu, sambung Amien, Komwasjak akan memprioritaskan rekomendasi yang bersifat actionable atau dapat langsung dieksekusi.
“Menurut saya lebih baik fokus pada solusi-solusi yang bisa dikendalikan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan Bea Cukai. Itu yang akan kami fokuskan dalam rekomendasi,” tambah Amien.
Ditempat yang sama, H. Khairul Umam yang akrab disapa H. Her, selaku CEO PT Bawang Mas Group turut mewadahi aspirasi pelaku industri di Madura dengan menekankan pentingnya musyawarah sebagai jalan tengah antara kepentingan pemerintah dan dunia usaha.
“Harapan kami, musyawarah menjadi kunci. Apa yang menjadi keluhan pengusaha harus didengarkan, dan pengusaha juga wajib mendengarkan serta melaksanakan kewajibannya. Solusi Pemerintah juga harus diberikan,” katanya kepada KanalNews.id. Rabu (07/01/2026).
Terkait wacana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), H. Her menilai konsep tersebut pada dasarnya adalah pemberian perlakuan khusus yang saling menguntungkan.
“Intinya KEK itu ada perlakuan khusus. Yang penting pengusaha bisa berjalan, dan pemerintah juga tetap mendapatkan pemasukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, H. Her secara tegas meminta agar kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah bersifat berkeadilan, tidak memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah, namun tetap menjamin kepatuhan dan kontribusi terhadap negara.
“Kami meminta kebijakan pajak yang berkeadilan, sehingga pengusaha bisa bertahan, berkembang, dan tetap taat pajak, sementara negara juga memperoleh penerimaan secara optimal,” pungkasnya. (*)
